Infografis
Suara.com - Wali Kota Bogor Bima Arya ikut menolak wacana pilkada melalui perwakilan DPRD. Ia mendukung pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat.
"Saya mendukung teman-teman bupati, wali kota se-Indonesia berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak warga untuk berpartisipasi di politik karena ini kita butuhkan," kata politisi Partai Amanat Nasional itu di acara Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Dari pengalaman Bima, jika kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung, rakyat bisa selalu mengingatkan janji-janji calon setelah terpilih.
"Pemilih saya, itu selalu ingatkan, (agar) tuntaskan janji-janji saya kepada kita. Kalau tidak dekat dengan warga ya hanya dengan elit saya khawatir amanah itu tidak tertunaikan," kata Bima.
Pendapat Arya berbeda dengan partainya yang dari awal ikut mendukung pilkada lewat DPRD.
"Di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin polemik itu se-unik mungkin," katanya.
Kendati berbeda pendapat, Arya mengaku belum pernah ditegur DPP PAN.
"Belum ada teguran resmi, hanya komunikasi informal saja sama teman-teman DPP karena banyak setuju yang pilkada langsung dan tidak langsung," katanya.
