Suara.com - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, menilai postur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mencerminkan realitas yang sebenarnya dalam politik.
"Realitas politik yang tidak bisa dihindari Jokowi, bahwa persoalan politik itu kan masalah 'bargaining' (tawar-menawar). Tidak ada koalisi yang tanpa syarat," katanya di Semarang, Selasa (16/9/2014).
Presiden terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya yang berjumlah 34 kementerian, terdiri atas 18 menteri dari profesional (non-partai politik) dan 16 profesional yang berasal dari parpol.
Menurut Teguh, postur kabinet Jokowi yang hampir sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak bisa dihindari seiring "bargaining" politik.
"Dalam politik kan tidak ada yang gratis. 'Masa' (parpol, red.) memberi dukungan tanpa mengharap apa-apa. Kabinet ini merupakan kesempatan untuk membalas budi atas dukungan yang diberikan," katanya.
Kenyataannya, kata pengajar FISIP Undip itu, hampir setengah dari komposisi kabinet Jokowi diberikan kepada parpol yang membuktikan bahwa untuk menciptakan kabinet yang ramping memang tidak mudah.
Ia mengatakan, semestinya tidak perlu ada posisi menteri koordinator (menko) kalau mau merampingkan kabinet karena kedudukannya di luar struktur, termasuk pula keberadaan wakil menteri.
"Jokowi kan masih menyisakan satu wakil menteri, yakni wamen luar negeri. Semestinya dihapus sekalian saja karena sudah ada sekretaris menteri, duta besar, dan direktur jenderal di kementerian," pungkas Teguh.
Di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9/2014), Jokowi mengumumkan postur kabinetnya, di antaranya 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh profesional yang memiliki latar belakang politik.
Namun, Mantan Wali Kota Solo itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa memutuskan 16 menterinya akan dijabat oleh kader parpol, dan tidak juga menyebutkan bakal dari parpol mana saja. (Antara)
