Infografis
Suara.com - Pertarungan sengit untuk mendapatkan dukungan menjelang pengesahan revisi RUU Pilkada di DPR dinilai telah mempengaruhi cara berpikir Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Sekarang, kan Pak Jokowi dan Pak JK sudah tidak sombong lagi. Mereka membuka pintu untuk Koalisi Merah Putih," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Rabu (17/9/2014).
Pertarungan tersebut, kata Mubarok, memberikan pelajaran bahwa politik tetap harus realistis.
"Tidak bisa ngomong koalisi tanpa syarat. Harus realistis, harus pandai komunikasi politik," kata Mubarok.
Posisi hari ini, jumlah fraksi maupun kursi pendukung pilkada lewat DPRD masih mendominasi, totalnya 421 kursi. Rinciannya, Fraksi Partai Demokrat memiliki kursi sebanyak 148 buah (26,40 persen), Fraksi Partai Golkar 106 kursi (18,92 persen), Fraksi PKS 57 kursi (10,17 persen), Fraksi PAN 46 kursi (8,21 persen), Fraksi PPP 38 kursi (6,78 persen), dan Fraksi Gerindra 26 kursi (4,64 persen).
Sedangkan fraksi yang mendukung pilkada langsung atau menolak pilkada lewat DPRD hanya berkekuatan 139 kursi. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan 94 kursi (16,78 persen), Fraksi PKB 28 kursi (5,00 persen), dan Fraksi Hanura 17 kursi (3,04).
Partai Demokrat kabarnya tinggal menunggu perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengubah sikap, menjadi mendukung pilkada langsung.
Menanggapi hal itu, Mubarok hanya mengatakan keputusan Demokrat akan terjadi pada menit-menit terakhir menjelang sidang paripurna DPR.
Bagi Partai Demokrat, kata Mubarok, yang penting periode pemerintahan Jokowi-JK harus melanjutkan periode pemerintahan SBY-Boediono.
"Jangan memulai dari nol, itu akan rugikan bangsa," katanya. "Jangan sombong, kementerian ini diganti, kementerian itu diganti."
Menurut Mubarok, selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY-Boediono, sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan tinggal meneruskannya.
"Jangan tiba-tiba diganti, itu tidak bisa, karena susah," kata dia.
Mubarok mengingatkan problem bangsa Indonesia besar, berat, dan rumit. Itu sebabnya, membutuhkan pemikiran yang realistis dan hitungan yang cermat untuk menelurkan kebijakan.
"Jangan bombastis," katanya.
