Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belum menginstruksikan secara resmi kepada kader partai untuk mengubah sikap menjadi pendukung mekanisme pilkada langsung oleh rakyat.
"Pak SBY belum kasih arahan langsung. Pernyataan kemarin kan masih Youtube. Itu maknanya pencerahan untuk bangsa," kata Mubarok kepada suara.com, Rabu (17/9/2014).
Pada waktu mengeluarkan pernyataan mendukung pilkada langsung, kata Mubarok, posisi SBY bukan sebagai ketua umum, melainkan sebagai Presiden RI.
"Kalau bicara sebagai ketua umum kan mengundang semua kader. Itu bukan perintah, tapi wawasan," kata Mubarok.
Mubarok mengatakan di Youtube, SBY memberikan wawasan tentang pilkada langsung tetap harus dipertahankan. SBY mengatakan bahwa sistem tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Ekses negatif yang muncul dari sistem tersebut, seperti money politic dan konflik horisontal, harus dicegah.
Oleh karena itu, sikap Fraksi Partai Demokrat di DPR sampai saat ini masih mendukung revisi RUU Pilkada dengan mekanisme pilkada lewat DPRD.
Mubarok juga mengatakan bahwa sekarang muncul beberapa opsi mekanisme pilkada. Misalnya, apakah gubernur dipilih DPRD, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Atau sebaliknya, gubernur dipilih langsung, sedangkan bupati dan wali kota dipilih lewat DPRD.
Menurut Mubarok, bila gubernur dipilih oleh DPRD bisa menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Karena mudah dikendalikan dibandingkan bila dipilih langsung oleh rakyat," katanya.
