Suara.com - Jika pembahasan tentang mekanisme pilkada langsung atau pilkada lewat DPRD dalam RUU Pilkada tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan di rapat paripurna DPR RI pada 25 September 2014.
Saat ini, jumlah suara fraksi partai yang mendukung pilkada langsung tidak seimbang dengan suara yang menolak pilkada langsung. Jumlah mereka hanya 139 kursi. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan 94 kursi (16,78 persen), Fraksi PKB 28 kursi (5,00 persen), dan Fraksi Hanura 17 kursi (3,04).
Sedangkan jumlah fraksi yang menolak pilkada langsung atau menginginkan pilkada lewat DPRD mencapai 421 kursi. Rinciannya, Fraksi Partai Demokrat memiliki kursi sebanyak 148 buah (26,40 persen), Fraksi Partai Golkar 106 kursi (18,92 persen), Fraksi PKS 57 kursi (10,17 persen), Fraksi PAN 46 kursi (8,21 persen), Fraksi PPP 38 kursi (6,78 persen), dan Fraksi Gerindra 26 kursi (4,64 persen).
Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Hanura Jus Usman Sumanegara tetap optimistis suara fraksi partai yang mendukung pilkada langsung akan bertambah menjelang detik-detik sidang paripurna DPR, antara lain dari Fraksi Partai Demokrat.
"Ketua Umum Demokrat SBY sudah jelas, cenderung mengarahkan untuk mendukung pilkada langsung," kata Jus Usman kepada suara.com, Rabu (17/9/2014).
Walau sekarang Fraksi Partai Demokrat masih bersama Koalisi Merah Putih mendukung pilkada lewat DPRD, Jus Usman yakin sikap partai tersebut akan berubah dan mengikuti sikap SBY seperti yang selama ini terjadi.
"Apalagi, selama ini, kebijakan Demokrat sangat tergantung dengan SBY," katanya.
Selain Fraksi Partai Demokrat, kata Jus Usman, Fraksi PPP juga ada kemungkinan pindah haluan menjadi pendukung pilkada langsung. Jus Usman yakin sikap fraksi tersebut selama ini belum final.
Jus Usman mengatakan berbagai kelompok masyarakat telah menghendaki pilkada langsung tetap dipertahankan. Misalnya yang ditunjukkan oleh persatuan wali kota dan bupati seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu, mereka menolak pilkada lewat DPRD.
"Karena kalau dipaksakan kembali ke DPRD, saya pikir itu arogansi dari pihak yang tidak mau memperhatikan pandangan masyarakat. Kalau dipaksakan, nanti rakyat akan menilai kita akan mundur lagi jauh," kata Jus Usman.
