Todung: Wayan Sudirta Bisa Pimpin KPK

Siswanto

Selasa, 23 September 2014 | 01:36 WIB
Todung: Wayan Sudirta Bisa Pimpin KPK
Spanduk Raksasa terpasang di salah satu sisi gedung KPK. [suara.com/Adrian Mahakam]

Suara.com - Presiden Transparancy International Indonesia Todung Mulya Lubis menilai sosok I Wayan Sudirta (senator asal Bali) yang lolos di antara 11 calon pimpinan KPK merupakan figur yang bisa bekerjasama dan memimpin serta mampu independen.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu menilai Wayan mempunyai nyali besar sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah berat.

Todung mengaku sudah mengenal dan pernah bekerjasama dengan Wayan, ketika sama-sama di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tahun 1970-an.

”Waktu di LBH, saya di bidang non-litigasi, sementara Wayan menangani bidang litigasi. Nyalinya besar. Dia berkali-kali membuktikan keberaniannya untuk menyelesaikan masalah-masalah berat. Tak jarang dia sering mengalami kekerasan ketika membela klien di lapangan,” kata Todung dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Selasa (23/9/2014).

Tidak hanya bekerjasama dan memimpin, serta mampu independen, Wayan juga dinilai sanggup bekerjasama dalam tim kolektif sebagai anak buah. Contohnya, kata Todung, di LBH Jakarta dia adalah ”anak buah” Adnan Buyung Nasution, Sekretaris Komite Pembela Pancasila untuk Hukum Acara Pidana, Direktur Pos Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia, dan Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia.

Todung juga menyontohkan kasus ketika Wayan menggagalkan penggusuran pedagang di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta. Dia membela para pedagang dengan ”menghadang” Satpol PP dan alat-alat berat yang siap menggusur. Dia mengajukan argumen-argumen yang mendorong kasusnya ke pengadilan, dan berhasil karena pedagang mendapat putusan yang adil.

”Bayangkan, kalau dalam situasi lapangan di mana tidak ada Direktur LBH, dia tidak mengambil putusan dan bertindak cepat, para pedagang pasti tergusur dan mengalami ketidakadilan,” kata Todung.

Todung menambahkan KPK memerlukan pemimpin-pemimpin yang punya leadership model Wayan, ketika ada situasi lapangan yang rumit dan perlu putusan cepat. KPK butuh pimpinan menggunakan diskresinya untuk mengambil putusan yang cepat sebagai solusi terbaik, tentunya dalam koridor hukum yang berlaku, kata todung.

Wayan pun pernah mengalami kekerasan oleh aparat karena nyalinya besar. Seperti ketika membela petani Pecatu di Bali yang berhadapan dengan orang kuat di Indonesia. Terhadap Wayan dibuatkan kasus rekayasa dan dia pun ditetapkan secara sewenang-wenang sebagai daftar pencarian orang yang kemudian dikejar-kejar aparat selama 13 bulan. Dia bebas dan dinyatakan tak bersalah setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Diapresiasi, Lolosnya Mantan Ketua LBH Jakarta dalam Seleksi Calon Pimpinan KPK

Diapresiasi, Lolosnya Mantan Ketua LBH Jakarta dalam Seleksi Calon Pimpinan KPK

News | Kamis, 18 September 2014 | 07:11 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×