Suara.com - Anggota Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan lobi RUU Pilkada berjalan alot. Salah satu penyebabnya, muncul opsi ketiga, yaitu dukungan terhadap pilkada langsung dengan 10 syarat sebagaimana yang diinginkan Fraksi Partai Demokrat.
"Usulan Demokrat nggak mudah. Seperti biaya pilkada dari APBD itu bagaimana? Kemudian ketika terjadi sengketa yang menyelesaikan itu kan dibentuk satu komite. Kemudian poin uji publik. Lalu, ketika terjadi kerusuhan konflik horisontal yang urusan hukum calonnya," kata Tantowi yang juga Ketua DPP Partai Golkar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
"Karena 10 poin itu adalah kelemahan Pilkada langsung dan itu harus diakomodir, mungkin itu yang membuat alot," Tantowi menambahkan.
Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menambahkan dalam proses lobi ada dua hal yang sudah mengerucut dan Fraksi Partai Demokrat bersikukuh dengan opsi mereka.
"Usulan bagus, tapi ada yang tidak masuk akal. Dalam arti uji publik bisa membatalkan calon," kata Priyo.
Priyo belum bisa memaparkan lebih detail mengenai opsi yang ditawarkan Demokrat. Namun, dia juga tidak bisa melarang bila partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu tetap ngotot.
"Karenanya masih kita tunggu, kelihatannya mereka masih berpendirian. Mereka ingin tetep jadi opsi sendiri, karena itulah perjuangan mereka," kata Priyo.
Rapat Paripurna RUU Pilkada sempat di-skors dan agendanya dilanjutkan pada pukul 19.30 WIB.
Sidang diskors karena dalam jalannya sidang tadi tidak mendapatkan titik temu. Skors sekaligus untuk upaya lobi seluruh fraksi. Namun, hingga pukul 21.45 WIB, rapat paripurna belum dimulai lagi.
