Suara.com - Di berbagai kesempatan, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ingin mengembalikan sistem pilkada langsung.
Keseriusan SBY diragukan banyak kalangan, bahkan dianggap sebagai dramatisasi, mengingat dulu SBY menyetujui pemerintah ketika mengajukan revisi UU Pilkada untuk diajukan ke DPR.
Menanggapi sikap SBY, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Suraya, menjelaskan Partai Demokrat sebenarnya dua kali mengalami krisis.
Krisis pertama, kata Suraya, ketika banyak politisi Demokrat yang terkena kasus korupsi. Krisis kedua terjadi ketika mayoritas anggota Fraksi Demokrat memutuskan walk out ketika rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada.
"Hal ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada Partai Demokrat semakin menurun dan citra Partai Demokrat semakin terpuruk," kata Suraya kepada suara.com, Kamis (2/10/2014).
Karena itu, kata Suraya, setelah mengamati reaksi masyarakat Indonesia, SBY tidak ingin citra Demokrat semakin terpuruk.
"Maka ia melakukan manuver-manuver selanjutnya. Dari sisi komunikasi politik, SBY sudah bisa memainkan komunikasi non verbal yang sangat baik," kata Suraya.
Tujuannya dari komunikasi SBY adalah ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Demokrat.
"Misalnya kita bisa melihat mimik kaget dan gusar SBY ketika mendengar perilaku walk out anak buahnya. Seakan-akan itu bukanlah disebabkan karena perintah SBY. Karena itu, semua manuver yang dilakukan SBY diharapkan dapat mengembalikan citra Demokrat di mata masyarakat," katanya.
