Suara.com - Fraksi Partai Demokrat DPR akan memperjuangkan agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis (2/10/2014) malam bisa disetujui oleh DPR.
"Tentu pertama akan mengajak fraksi-fraksi yang memang sudah sama ingin pilkada langsung, ada empat fraksi (PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan Nasdem)," kata politisi Partai Demokrat, Saan Mustofa, di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Selain itu, Fraksi Demokrat akan melakukan komunikasi dengan Koalisi Merah Putih, pendukung pilkada melalui DPRD.
"Tentu kita akan coba perkuat lagi mereka yang punya sikap dan komitmen. Kita akan coba meyakinkan fraksi Koalisi Merah Putih," sebut Saan.
Saan meyakini lobi dan komunikasi yang akan dilakukan terhadap Koalisi Merah Putih akan berhasil.
"Fraksi punya peranan penting, di Koalisi Merah Putih. Dan di samping fraksi tentu juga anggota yang lain (lobi). Membangun komunikasi meyakinkan anggota Merah Putih sampai pilkada langsung. Jangan sampai parlemen sekarang dianggap memutar sejarah demokrasi. Kita ingin parlemen di hati publik yang pro pada demokrasi," kata Saan.
Saan juga menanggapi banyaknya kritikan yang dilontarkan kepada Presiden SBY karena Fraksi Demokrat walk out saat voting RUU Pilkada pekan lalu.
"Sebenanrnya Pak SBY tidak bermaksud melakukan cuci tangan, Perppu yang akan diterbitkan semata-mata ingin menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi akan terus dimatangkan, itu yang harus dipertahankan, dan Pak SBY punya komitmen itu," kata Saan. (Antara)
