Infografis
Suara.com - Di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperjuangkan pengembalian sistem pilkada langsung, lewat penerbitan Perppu, anggota koalisi PDI Perjuangan bukannya mendukung, tapi malah menunjukkan sikap pesimistis bahwa upaya tersebut bakal ditolak DPR.
Hal itu dikemukakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Jumat (3/10/2014).
"Niat Pak SBY itu baik. Tapi, mereka sendiri tidak mampu memperjuangkan. Mestinya itu didukung all out (mati-matian). Eh, orangnya Jokowi sendiri sudah pesimistis, 'yah ntar kalah lagi,'" kata Mubarok.
Mubarok menegaskan yang dilakukan Presiden SBY dengan cara menerbitkan Perppu adalah semata-mata untuk menempuh prosedur.
"Filosofi Pak SBY, kan selalu ada pilihan. Jadi kalau orang bilang mustahil, Pak SBY bilang bisa kalau pandai-pandai memperjuangkan," kata Mubarok.
Mengenai alasan anggota koalisi pendukung Jokowi meragukan niat SBY lantaran dulu SBY menyetujui pemerintah ketika mengajukan revisi UU? Mubarok mengatakan itu karena proses politik pada waktu itu yang selalu berubah-ubah.
Mubarok rencana untuk mengubah sistem pilkada itu muncul sejak 2012. Waktu itu, kata Mubarok, ada konsep gubernur dipilih langsung oleh rakyat, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD.
"Terus dibalik, gubernur dipilih DPR dan bupati/wali kota dipilih langsung. Jadi konsep itu berubah-ubah karena banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat," kata Mubarok.
Lalu, kata Mubarok, SBY berpegang pada masukan dari PBNU dan Muhammadiyah yang berpandangan bahwa pilkada langsung lebih banyak mudharot-nya.
"Tapi berbagai dinamika juga diperhatikan. Pak SBY selalu tampung aspirasi,
tapi semua prosedurnya tetap konstitusional. Hasilnya seperti apa, itu soal lain," kata Mubarok.
