Pemilihan Paspampres Diduga Sebagai Balas Jasa

Suara.com - Dalam memilih menteri Kabinet Indonesia Hebat, Presiden Joko Widodo diminta tidak mengabaikan konsep revolusi mental yang dikumandangkannya ketika kampanye Pilpres 2014. Esensi dari revolusi mental adalah penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, bebas kolusi maupun nepotisme.

Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Kamis (23/10/2014).

"Kami menilai Jokowi seakan mulai mengabaikan esensi revolusi mental. Setidaknya hal itu terlihat dari diangkatnya menantu Hendropriyono (Brigjen Andika Perkasa) sebagai Komandan Paspampres. Lalu diangkatnya menantu Luhut Panjaitan (Kolonel Inf Maruli Simanjuntak) sebagai Dan Grup A Paspampres," kata Neta.

Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Neta menduga ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan
itu. Padahal, kata Neta, sebelumnya Jokowi menekankan konsep politiknya adalah koalisi tanpa kompensasi atau balas jasa.

IPW berharap ke depan, dalam menyusun kabinet, Jokowi konsisten dengan cita-cita revolusi mental sehingga tidak terjebak pada nepotisme dan upaya balas jasa.

Dengan demikian, Jokowi bisa membangun kabinet yang profesional dan konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif dan maksimal.

Menurut Neta, hanya sikap konsisten pada revolusi mental, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme, bisa dilakukan dengan tegas dan konsisten. Selama ini, kata Neta, penegakan hukum belum berjalan maksimal. Menurut dia, mafia hukum masih bercokol menggerogoti negeri dengan kolusi dan nepotisme.

"Jika kabinet dibangun dengan nepotisme dipastikan Jokowi akan ewuh pakewuh dalam mengontrol kinerja menterinya dan penegakan hukum tidak akan pernah berjalan maksimal. Untuk itu IPW berharap Jokowi konsisten dengan revolusi mentalnya, terutama dalam penyusunan Kabinet Indonesia Hebat," kata Neta.

Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla hingga hari ini belum diumumkan. Rencana mengumumkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2014) malam, dibatalkan.