Suara.com - Pengamat kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Satria, menilai bahwa gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, memerlukan penataan ruang laut dalam kerangka perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya.
"Untuk itu, tata ruang dulu yang dibangun. Kalau sudah dibangun tata ruang, itu otomatis akan berdampak ke daerah. Daerah pun semakin siap," kata Arief Satria, dalam diskusi bertajuk "Ekonomi Politik Kabinet Jokowi-JK", di Rarampa Restoran, Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2014).
Dekan Fakultas Ekonomi IPB itu menilai bahwa saat ini penataan ruang laut di wilayah di atas 12 mil belum ada, khususnya di wilayah-wilayah pantai. Sebab dari 416 kabupaten, menurutnya untuk tata ruang laut hanya 13 kabupaten saja yang sudah memulainya.
"Dan dari 33 provinsi hanya 4. Karena tata ruang laut yang masih minim, di bawah 12 mil tata ruang laut nggak ada, nihil. Intinya, kita harus bicara tata ruang dulu, karena untuk pemasangan kabel atau pipa bawah laut," ucapnya pula.
Dijelaskan Arief, di bawah pemerintahan mereka, Jokowi-JK memiliki kewajiban menyusun rencana tata ruang laut nasional dan juga perencanaan zonasi kawasan laut.
"Ini penting sekali untuk mengatasi masalah yang selama ini berkembang, seperti semrawutnya letak pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta konflik pemanfaatan ruang laut antar-sektor," paparnya.
Karenanya, menjelang diumumkannya Kabinet Jokowi-JK, Arief sepakat perlu disiapkan posisi Menteri Koordinator yang membidangi maritim tersebut. Sebab urusannya banyak, lantaran untuk pengawasan kelautan saja ada 12 kementerian.
"Sama kayak kementerian ekonomi, ada perdagangan dan pariwisata, ada transportasi, perikanan, pertambangan dan semua. Jadi kalau tidak ada koordinasi yang baik, akan terjadi konflik antar-sektoral," tutupnya.
TERPOPULER
