Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Menteri Hukum dan HAM yang baru, Yassona H Laolly sebagai pemain politik.
Hal tersebut menyusul terbitnya surat pengesahan kepengurusan partai PPP versi Muktamar Surabaya yang menunjuk Romahurmuziy sebagai ketua umum.
"Harusnya Menkumham mengacu kepada Undang-undang Partai politik. Sekarang ini dia seperti pemain politik, jadi main tanda tangan saja, baru kerja," kata Fadli Zon di Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurutnya, masalah internal PPP saat ini seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai berdasarkan hasil laporan sebelumnya.
Meskipun terpecah, dia meyakini kalau PPP masih bertahan dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih bersama dengan partai lainnya.
"PPP saya kira masih menjadi bagian dari KMP, dan terkait masalah internal itu adalah kewenangan dari Mahkamah Partai," jelasnya.
Seperti diketahui, dualisme kepemimpinan PPP terjadi sejak muktamar Surabaya, sementara kubu Suryadharma Ali yang didepak Romi saat ini masih menggelar muktamar di Jakarta.
PPP menjadi bahan rebutan dari dua koalisi besar di Parlemen sejak sebelum ajang PIlpres 2014. Kubu Romi sejak awal mendukung Jokowi, sedangkan kubu Suryadharma memilih menyokong Prabowo. (Nikolaus Tolen)
