Suara.com - Pakar hukum tata negara, Margarito, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berlama-lama menunjuk jaksa agung, karena bisa menjadi "bola liar".
"Kalau berlama-lama, nanti masuk ke arah unsur politis," katanya di Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Dijelaskannya, lamanya penunjukan jaksa agung yang baru itu, terkesan adanya tarik menarik dalam menentukan orangnya yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakberdayaannya.
Puncaknya, kata dia, orang akan menilai bahwa penentuan jaksa agung baru itu, sarat dengan kepentingan.
"Yang jadi pertanyaan, apa susahnya mencari orang di negeri ini untuk menjadi calon jaksa agung?," katanya.
Ia menambahkan di sini terkesan lamanya itu untuk mencari jaksa agung karena adanya tarik menarik dan unsur kepentingan.
Ia juga tidak mempermasalahkan jaksa agung mendatang itu apakah berasal dari internal atau eksternal kejaksaan, namun yang terpenting adalah bagaimana calonnya memiliki kemampuan yang sedikit "gila".
"Gila ini, orangnya berani, jangan banyak bicara, jujur, serta jangan 'one man show'," katanya.
Di bagian lain, Margarito menyatakan lamanya penentuan jaksa agung itu, secara tata negara tidak ada yang dilanggar.
"Saya mengatakan secara jujur, tidak masalah meski jaksa agung masuk dalam kabinet. Pengisian (jaksa agung) itu sepenuhnya hak presiden," katanya.
Mungkin, kata dia, ada pertimbangan lain hingga presiden tidak mengumumkan nama jaksa agung bersamaan dengan pengumuman nama-nama menteri kabinet.
"Tapi alangkah baiknya, jabatan jaksa agung itu harus sudah diisi," tandasnya.
Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, menegaskan bahwa jaksa agung itu satu bagian dengan kabinet.
Kemudian UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan presiden memiliki waktu 14 hari kerja sejak pembacaan sumpah dan janji, untuk menyelesaikan kementerian dan pengisian menterinya. (Antara)
TERPOPULER
