Yusril Kritisi Kebijakan Tiga Kartu Jokowi

Achmad Sakirin

Jum'at, 07 November 2014 | 11:30 WIB
Yusril Kritisi Kebijakan Tiga Kartu Jokowi
Yusril Ihza Mahendra. [suara.com/Bagus Santosa]

Suara.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi dikeluarkannya 3 jenis kartu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Dalam akun twitternya, Kamis (6/11/2014), Yusril menyoroti kebijakan dikeluarkannya kartu tersebut yang dinilai memiliki landasan hukum yang tidak jelas. Berukit kuliah twiter (Kultwitt) yang dipaparkan Yusril,

1. Sampai siang ini belum jelas apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan 3 jenis kartu sakti KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) oleh Presiden Jokowi

2. Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan bbm memang patut dihargai. Hal seperti itu sudah dilakukan sejak SBY (mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).

3. Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung.

4. Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu.

5. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan

6. Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR

7. DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN

8. Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar.

9. Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk INPRES dan KEPPRES yang akan diteken Presiden Jokowi

10. Puan harus tahu bahwa INPRES dan KEPPRES itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI

11. Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi

12. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti menangkat dan memberhentikan pejabat.

13. Mensesneg juga harus bicara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti.

14. Dia katakan dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan dana APBN sehingga tdk perlu dibahas dengan DPR.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gibran Terbukti Tak Penuhi Syarat, Apakah Prabowo Juga Harus Mundur? Ini Kata Menko Yusril

Gibran Terbukti Tak Penuhi Syarat, Apakah Prabowo Juga Harus Mundur? Ini Kata Menko Yusril

News | Minggu, 15 November 2026 | 19:17 WIB

Gibran Hengkang, Siapa Sosok RI 2 Pilihan Prabowo? Dari Ring 1 Gerindra hingga Puan

Gibran Hengkang, Siapa Sosok RI 2 Pilihan Prabowo? Dari Ring 1 Gerindra hingga Puan

News | Minggu, 15 November 2026 | 09:14 WIB

RUU Perampasan Aset Dibahas di 'Ruang Gelap', Koalisi Somasi Puan dan Ancam Lapor MKD!

RUU Perampasan Aset Dibahas di 'Ruang Gelap', Koalisi Somasi Puan dan Ancam Lapor MKD!

News | Jum'at, 13 November 2026 | 19:22 WIB

Bambang Pacul Bicara Peluang Puan Maharani Jadi Capres Pengganti Gibran

Bambang Pacul Bicara Peluang Puan Maharani Jadi Capres Pengganti Gibran

News | Jum'at, 13 November 2026 | 12:48 WIB

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:36 WIB

Gibran Mundur: Bagaimana Satu Kursi Wapres Bisa Mengubah Peta Kekuasaan Prabowo?

Gibran Mundur: Bagaimana Satu Kursi Wapres Bisa Mengubah Peta Kekuasaan Prabowo?

News | Kamis, 12 November 2026 | 17:29 WIB

Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR, Prabowo Berhak Ajukan Nama Pengganti

Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR, Prabowo Berhak Ajukan Nama Pengganti

News | Kamis, 12 November 2026 | 14:41 WIB

Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres

Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres

News | Kamis, 12 November 2026 | 14:28 WIB

Pengunduran Diri Gibran Dibahas di Istana, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

Pengunduran Diri Gibran Dibahas di Istana, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

News | Kamis, 12 November 2026 | 14:15 WIB

Yusril: Tak Ada Lagi Jalan untuk Selamatkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Yusril: Tak Ada Lagi Jalan untuk Selamatkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

News | Kamis, 12 November 2026 | 13:49 WIB

Terkini

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:29 WIB

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Bogor | Minggu, 15 November 2026 | 22:17 WIB

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:16 WIB

Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment

Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment

News | Minggu, 15 November 2026 | 22:15 WIB

Andra Soni Sebut Seluruh Kader Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Andra Soni Sebut Seluruh Kader Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Banten | Minggu, 15 November 2026 | 22:07 WIB

Ketua DPRD Jabar Buka Suara Soal Foto Gibran Dibalik saat Audiensi: Saya Kaget dan Tidak Tahu

Ketua DPRD Jabar Buka Suara Soal Foto Gibran Dibalik saat Audiensi: Saya Kaget dan Tidak Tahu

Jabar | Minggu, 15 November 2026 | 22:03 WIB

Tingkah Xanana Gusmao Saat Hadiri KTT ASEAN 2026: Joget Gemoy Bersama Walikota Imelda

Tingkah Xanana Gusmao Saat Hadiri KTT ASEAN 2026: Joget Gemoy Bersama Walikota Imelda

News | Minggu, 15 November 2026 | 22:00 WIB

Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkoba, 4 Gram Sabu Disembunyikan di Dalam Sandal Karet

Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkoba, 4 Gram Sabu Disembunyikan di Dalam Sandal Karet

Banten | Minggu, 15 November 2026 | 21:58 WIB

Karhutla hingga Pencemaran Sungai, WALHI Suarakan Darurat Ekologis Sumsel Lewat ECOFEST

Karhutla hingga Pencemaran Sungai, WALHI Suarakan Darurat Ekologis Sumsel Lewat ECOFEST

Sumsel | Minggu, 15 November 2026 | 21:58 WIB

Tanggapi Isu Pencopotan Foto Wapres di Sekolah, Disdik Jabar Tunggu Keputusan Resmi MPR

Tanggapi Isu Pencopotan Foto Wapres di Sekolah, Disdik Jabar Tunggu Keputusan Resmi MPR

Jabar | Minggu, 15 November 2026 | 21:53 WIB

×