Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi banyaknya kritik yang ditujukan kepadanya. Kritik itu muncul saat dia mengingatkan program 'kartu sakti' Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak punya dasar hukum.
"Itu itikad baik, kami berkepentingan sekali untuk tidak ada pelanggaran di awal-awal, itu aja. Masa ngomong ngingetin orang, 'awas ada lobang' kok dianggap salah. Harusnya diapresiasi," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Fahri mengatakan, dalam agama dijelaskan mengingatkan kebaikan kepada orang lain adalah suatu tindakan terpuji.
"Mungut duri di jalan aja itu pahalanya besar. (KIP-KIS tak punya dasar hukum) Ini kan mengingatkan, bahwa semua keputusan dan program kabinet harus ada dasar hukumnya. Harusnya dapat reward, bukan dikecam karena dianggap mengganggu. Ini nggak mengganggu kok," tegasnya.
Fahri memang sempat mengkritik kebijakan 'kartu sakti' Presiden Jokowi ini. Menurutnya, kartu ini tidak memiliki landasan hukum. Dia juga mempertanyakan anggaran program ini dari mana, sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ditujukan untuk kartu sakti itu.
