REGIONAL:
Suara.com - Sekjen PPP versi muktamar Surabaya, Syaiful Tamliha mengungkapkan, PPP masih belum tahu mendapatkan berapa kursi pimpinan setelah dua kubu antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat berdamai.
"Belum bicara jatah-jatahan," tutur Tamliha saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Menurutnya, 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan untuk KIH merupakan hal tidak dipermasalahkan. Yang terpenting, hal itu didasari dari musyawarah mufakat.
"Soal kursi bukan persoalan yang substantive. Jumlahnya berapa tidak penting. Yang penting adalah bagaimana DPR jadi lembaga percontohan bagi rakyat," katanya.
Menurutnya, PPP akan menunggu hasil rapat 'dewa' yang diikuti oleh elit KMP dan KIH sore ini, Selasa (11/11/2014). Namun, Tamliha tidak menerangkan lokasi rapat 'dewa' itu.
"Insya Allah sore atau siang nanti, ketum partai KIH dan pimpinan fraksi di DPR RI akan melaksanakan rapat KIH, yang kalau disebut rapat para dewa. Kami akan menunggu hasil," kata Tamliha, di DPR, Jakarta.
Dalam isi kesepakatan KMP-KIH kemarin, DPR akan mengubah UU MD3 pada pasal pimpinan alat kelengkapan dewan.
Nantinya, wakil komisi dan alat kelengkapan dewan akan ditambah satu orang. KIH akan mendapatkan 21 kursi pimpinan untuk ditempatkan pada 11 Komisi dan 5 badan di DPR.
Dia menerangkan, PPP masih tergabung dalam poros KIH yang mendukung pemerintah. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan KemenkumHAM yang memutuskan PPP yang sah adalah hasil Muktamar VIII di Surabaya.
TERPOPULER
