Suara.com - Fraksi PKS DPR menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut mereka, kebijakan kontra dengan harga minyak dunia yang sekarang sedang menurun.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat. Ini juga akan mendorong kenaikan harga pangan dikisaran 15 persen, meski inflasi secara keseluruhan dikisaran 8-12 persen," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di ruang rapat Fraksi PKS, gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Jazuli menambahkan kenaikan harga BBM juga akan merusak prospek ekonomi yang sekarang sudah melambat, kemudian memperburuk ekonomi yang juga sudah melambat 5,1-5,3 persen.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Jumlah itu akan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan, sebab tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi," katanya.
Dalih peningkatan ruang fiskal APBN 2014, juga dikritisi Fraksi PKS. Menurut Jazuli, peningkatan ruang fiskal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan penerimaan negara baik pajak maupun Penerimaan Pajak Bukan Pajak terlebih dahulu.
Hal itu, menurut dia, masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan.
"Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan," ujarnya.
