Infografis
Suara.com - Hari ini, Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung untuk menggantikan pelaksana tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto. HM Prasetyo merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nasional Demokrat. Partai Nasdem adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, pendukung pemerintah.
Praktisi hukum Petrus Bala Pattyona mengapresiasi penunjukan tersebut. Tetapi, Petrus meragukan apakah Prasetyo benar-benar bisa obyektif atau tidak dalam menegakkan hukum, mengingat latar belakangnya yang berasal dari partai politik.
"Karena apa? seandainya nanti ada kasus-kasus pidana yang melibatkan kelompok dia (Prasetyo), dalam hal ini misalnya orang Nasional Demokrat, tentu saja ada istilah ewuh pakewuh atau keengganan, toh," kata Petrus kepada suara.com. "Untuk sekarang ini memang patut diragukan."
Keraguan publik terhadap independensi Prasetyo saat ini, kata Petrus, harus dijadikan tantangan untuk membuktikan diri bisa obyektif.
Petrus mengatakan saat ini banyak sekali permasalahan di Kejaksaan Agung yang menunggu untuk diselesaikan.
Petrus menyontohkan di daerah banyak kasus korupsi yang ditangani secara tebang pilih.
"Ada kasus di NTT yang tak dieksekusi, padahal terdakwa sudah divonis, tapi jaksa tidak mengeksekusi. Soalnya, jaksa pernah ambil barang bukti uang. Kan jaksa akan malu kalau itu sampai diributkan. Itu secara kasuistik saja. Tapi prinsipnya, yang harus dibenahi Jaksa Agung itu SDM," kata Petrus.
Petrus mengatakan persoalan itu merupakan salah satu ujian bagi Jaksa Agung baru. Jaksa Agung harus bisa membuktikan bisa menunjukkan kemampuan memberikan rasa nyaman dalam penegakan hukum.
"Kalau tidak bisa puaskan masyarakat, nanti akan didemo dan diprotes," kata dia.
Petrus berharap dalam waktu enam bulan ke depan, Prasetyo bisa menunjukkan sebagai Jaksa Agung.
