Bakal Gusur Lahan Warga di 3 Kelurahan, Pemprov DKI Siapkan Dana Rp182,7 M buat Normalisasi Ciliwung

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk mempercepat proyek normalisasi Sungai Ciliwung. 

Dalam waktu dekat, Pemprov akan melakukan pembebasan lahan di tiga wilayah, yakni Kelurahan Pengadegan, Cililitan, dan Cawang.

Rencana ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. 

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mendapat alokasi awal sebesar Rp98,75 miliar khusus untuk pembebasan lahan di segmen Cawang, Pengadegan, dan Cililitan.

Namun, anggaran itu dinilai belum cukup. Dinas SDA pun mengusulkan tambahan dana sebesar Rp83,95 miliar dalam rencana perubahan APBD 2025. 

Dengan begitu, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp182,7 miliar.

"Jadi anggaran penetapannya itu Rp98,75 miliar untuk segmen Cawang, Pengadegan, dan Cililitan. Kemudian, Dinas SDA mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp182,7 miliar," ujar Roedito kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Kendati demikian, Roedito menyebut proses pengajuan tambahan dana itu masih dalam tahap pembahasan. Belum ada kepastian apakah seluruhnya akan disetujui atau tidak.

"Saat ini masih dalam tahap pengajuan anggaran tersebut ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan bahwa wilayah Pengadegan di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan akan menjadi lokasi pertama yang dibebaskan lahannya tahun ini.

"Untuk normalisasi Ciliwung di segmen Pengadegan, pembebasan lahan targetnya selesai tahun ini. Insyaallah akhir Juni kita mulai pembebasan lahannya," kata Ika.

Ika juga mengungkapkan bahwa proses penetapan lokasi (penlok) masih terus berjalan. Dari total 11 penlok, baru tiga yang telah keluar. Sisanya ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

"Kan ada 11 penlok. dari 11 penlok total, sudah keluar 3. sekarang sedang proses (menambah penlok) lagi. Target saya akhir tahun ini seluruh penlok sudah keluar. tahun depan kita tinggal bayar, bayar, bayar," lanjutnya.

Pemprov DKI memang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik konstruksi tanggul akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

"Pengadegan targetnya selesai tahun ini. biar satu selesai, terus nanti cililitan selesai. kalau pengadegan sama cililitan selesai, kementerian PU langsung masuk (pengerjaan konstruksi) tahun ini," pungkas Ika.