Suara.com - Instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno kepada Polri agar tak mengeluarkan izin acara Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 30 November - 3 Desember 2014 di Bali berbuntut panjang. Ia dikecam banyak politisi, terutama pendukung Aburizal Bakrie.
Bahkan, Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa menganggap tindakan Tedjo tersebut menunjukkan bahwa dia tidak memahami undang-undang.
"Menkopolhukam nggak ngerti undang-undang. Yang kedua, pelarangan perizinan ada intervensi pemerintah terhadap parpol," kata Desmon di DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
"Kalau dia ngerti undang-undang tidak perlu ada perizinan cukup pemberitahuan, pelajari saja..ini kan parpol yang sah, dalam perundang-undangan kita bukan izin, tapi pemberitahuan, seorang Menkopolhukam tidak punya kepahaman hukum," Desmon menambahkan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menduga ada motif politik di balik instruksi Tedjo.
"Saya menyayangkan sikap seorang negarawan, harus membuatstatement politik, padahal fakta di lapangan tidak demikian, saya diberi instruksi dari ketum mengurus di Bali. Kapolda bilang kondusif, kami dapat izin dari Kapolri. Sebagian besar temen-teman menilai ini politis karena Menkopolhukam dari Nasdem, Nasdem kita tahu semua, dari pecahan Golkar, ini ada permainan politik," kata Fadel di DPR.
Fadel menolak alasan Menkopolhukam memberi instruksi kepada Polri agar tak mengeluarkan izin pelaksanaan munas karena acara tersebut berpotensi rusuh.
Seperti diketahui, Rapat Pleno Partai Golkar yang berlangsung di kantor DPP, Selasa (25/11/2014) sore, diwarnai bentrok fisik antara kelompok yang menginginkan munas diselenggarakan di Jakarta pada Januari 2015 dan munas digelar di Bali.
Gara-gara bentrokan itu kemudian Menkopolhukam meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan munas di Bali.
“Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014 di Bali,” kata Tedjo.
Tedjo khawatir kalau sampai pecah bentrok di Bali akan merugikan citra wisata Indonesia.
“Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi WN nya yang akan berlibur di Bali. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia,” kata Tedjo.
