Suara.com - Tidak akan ada politik uang dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar yang digelar di Nusa Dua, Bali.
Hal itu ditekankan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menanggapi adanya isu tersebut dalam Munas yang akan dilakukan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2015-2020.
"Tidak ada praktek seperti itu," tegas Idrus di DPR, Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Dia juga menegaskan, Partai Golkar tidak menyediakan uang transport atau bagi-bagi uang terhadap DPD seluruh Indonesia untuk menghadiri Munas di Bali. Dia juga mengingatkan, bila ada politik transaksional seperti, untuk segera dilaporkan kepada DPP Partai Golkar.
"Kalau ada yang melakukan itu silahkan laporkan saja. Perlu ditelusuri karena menyangkut nama Golkar," kata Idrus.
Selama ini, kata Idrus, DPP Partai Golkar telah berbuat banyak bagi kader-kadernya yaitu DPD untuk memberikan uang bulanan. Untuk acara Munas sendiri, semua diserahkan kepada calon-calon ketua umum.
"DPP selama ini hanya memberikan bantuan bulanan," tegasnya.
