Suara.com - KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan RKH Fuad Amin Imron terkait dengan pemberian jatah dana gas di rumahnya di Jalan Raya Saksak, sekitar pukul 00.30 WIB, Selasa(2/12/2014) dini hari.
Petugas melakukan penggeledahan di rumah tokoh Kiai Bangkalan Fuad Amin sekitar 30 menit, dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, mantan Bupati Bangkalan dua itu dibawa tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta.
"Ada sebanyak 1 peleton Sabhara Polres Bangkalan, 1 Unit Sat Intel dan 1 unit Sat Reskrim yang ikut mengamankan di sekitar TKP pada penangkapan dini hari tadi itu," kata Wakapolres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang, Selasa.
Tidak banyak media yang mengetahui penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron saat kejadian. Bahkan rekan sekerjanya di DPRD mengaku, baru mengetahui berdasarkan pesan singkat yang disampaikan masyarakat. "Terang terang saya kaget juga saat pertama kali menerima informasi penangkapan Ra Fuad itu," kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman.
Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, penangkapan Ketua DPRD Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron itu, terkait kasus suplai gas dan terjadi sejak tahun 2007.
Selain Fuad, KPK juga menangkap anggota TNI AL, serta seorang lagi dari kalangan swasta. Satu koper tas berisi uang senilai Rp700 juta juga disita petugas.
Kabar tentang penangkapan Ketua DPRD Bangkalan oleh KPK ini membuat kaget semua kalangan di Bangkalan, baik dari pejabat pemkab, DPRD maupun tokoh masyarakat dan pegiat LSM di wilayah itu.
Ini terjadi, karena mantan Bupati Bangkalan yang pernah menjabat selama dua periode itu dikenal sebagai orang kuat, banyak relasi dan didukung banyak politisi, serta merupakan tokoh masyarakat, dan juga kiai yang dikenal alim di Pulau Madura.
"Beliau ini kan tokoh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, kenapa ia harus terbelit kasus hukum. Ini di luar perkiraan, bahkan mungkin sangat memprihatinkan," kata Mathur Huzairi.
Menurut aktivis BCW Mathur Huzairi ini, penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ini tidak hanya mengagetkan kalangan aktivis LSM saja, akan tetapi semua elemen masyarakat Bangkalan.
Direktur Central Political and Religious Studies (Centris/Pusat Studi Politik dan Agama) Madura, Sulaisi Abdurrazak, menyatakan, kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang, memang cenderung berpotensi terjadinya korupsi. (Antara)
TERPOPULER
