Jokowi Harus Tegas Tangani Pelaku Pembantaian Warga Sipil Papua

Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Papua, Wilhelmus Pigai, meminta Presiden Joko Widodo agar segera mengambil langkah tegas menyikapi kasus penembakan yang menewaskan lima warga sipil di Kabupaten Paniai pada Minggu (7/12) hingga Senin (8/12).

Berbicara kepada kantor berita Antara di Timika, Selasa (9/12/2014), Wilhelmus mengatakan dari laporan yang diterima, kasus penembakan warga sipil di Enarotali, Paniai tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM berat sehingga pemerintah diminta untuk segera menginvestigasi. Para pelaku yang terlibat dihukum seberat-beratnya serta dipecat dari kesatuan Polri dan TNI.

"Kami minta Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Menko Polhukam, Kapolri, dan Panglima TNI segera ke Papua untuk melihat langsung masalah ini," kata Wilhelmus.

"Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa penembakan terhadap warga sipil dilakukan oleh aparat gabungan. Tindakan ini tidak manusiawi dan merupakan kasus pelanggaran HAM berat," tegas politikus Hanura itu.

Sebelumnya diberitakan bahwa setidaknya lima warga sipil tewas dan belasan lainnya luka berat akibat terjangan peluru tajam dan pukulan aparat.

"Kami juga mendesak Komnas HAM untuk segera turun melakukan investigasi dan hasil investigasi tersebut dibuka secara terang-benderang ke publik agar masyarakat mengetahui siapa saja pelaku penembakan," tambah Wilhelmus.

Menurut Wilhelmus, dalam kasus penembakan terhadap warga sipil di Enarotali, Kabupaten Paniai tersebut maka Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih merupakan pihak yang paling bertanggung jawab.

Karena itu, ia mendesak pimpinan DPR-Papua segera memanggil kedua pejabat tersebut untuk menggelar dengar pendapat dengan seluruh anggota DPR-Papua guna menjelaskan ikhwal kasus penembakan warga sipil yang terjadi di Paniai.

Wilhelmus juga meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak tinggal diam menyikapi makin maraknya insiden kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, katanya, seharusnya Gubernur Lukas Enembe memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas masalah keamanan di Papua yang semakin rawan yang seolah-olah Papua berada dalam sebuah daerah "zona perang".

Gubernur Lukas juga diminta untuk segera mengundang seluruh bupati dan walikota dari 29 kabupaten-kota di Provinsi Papua mengingat para pejabat tersebut merupakan penanggung jawab tertinggi menyangkut keamanan di wilayah mereka masing-masing.