Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rizal Ramli, mengimbau kepada semua konglomerat sudah mendapatkan surat keterangan lunas, terutama dalam kasus Bantuan Lukuiditas Bank Indonesia BLBI, untuk menjalankan kewajiban. Orang-orang kaya itu umumnya sekarang tinggal di luar negeri.
"Saya esensinya ingin mengimbau, karena memang ada sejumlah pengusaha atau konglomerat yang belum memenuhi kewajibannya tapi sudah diberikan SKL. Banyak dari pengusaha-pengusaha itu sekarang masih sangat kaya raya," kata Rizal di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014).
Rizal mengingatkan para konglomerat agar jangan hanya menyogok pejabat, namun tidak mau menjalankan kewajiban.
"Jadi saya minta jangan gitulah, kewajibannya yang belum dipenuhi kepada pemerintah Indonesia tolong dipenuhi. Kita ingin, zaman baru ini, pemerintah baru, jangan hanya berani menyogok pejabat, tapi tidak mau menyelesaikan kewajibannya kepada Indonesia," kata Rizal.
Rizal meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan tidak menarik penyidik KPK, baik dari kejaksaan maupun Polri.
Rizal berharap ketiga instansi penegak hukum tersebut semakin meningkatkan koordinasi, khususnya dalam memberantas korupsi.
"Saya juga minta tolong kepada Presiden Jokowi jangan menarik penyidik-penyidik KPK, baik dari kejaksaan maupun polisi. Biasanya modelnya kayak gitu pada kasus yang diperiksa di sini bertahun-tahun oleh tim yang jadi penyidik, sudah mengerti masalah dan bagus, ini kemudian ditarik oleh kejaksaan dan kepolisian, ini permainan tingkat tinggi begini. Saya harap dihentikan," kata Rizal.
Dia juga meminta agar Presiden peka terhadap kejadian-kejadian yang mengandung unsur melindungi kasus tertentu atau kepentingan oknum aparat negara.
"Kita ingin hukum berlaku untuk semua, bukan hanya buat yang kecil-kecil. Jangan lagi Kapolri maupun kepala kejaksaan menarik penyidik KPK karena punya kepentingan untuk mengamankan kasus tertentu. Saya minta inilah waktunya kita membenahi Indonesia, saya minta Presiden Jokowi jangan diam saja, jangan nggak tahu saja, harus tahu. Jangan sampai KPK digerogoti sehingga kasus besar ini akhirnya terhenti," kata dia.
