Menkumham dan Komisi III Berbeda Soal Pengangkatan Plt Kapolri

Suara.com - Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly menegaskan, pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti tidak menyalahi aturan.

"Saya kira tidak melanggar, presiden mengatakan itu bukan Plt, jadi sambil menunggu pelantikan dan proses hukum," kata Yasonna, di DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Namun, menurut Ketua Komisi III Azis Syamsudin berkeras kalau pengangkatan Badrodin menjadi Plt Kapolri menyalahi aturan.

Kata Azis, pengangkatan Kapolri akan secara otomatis berlaku, setelah Kapolri lama dicopot. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, pasal 11 ayat 1-5.

"Pergantian Kapolri itu secara hukum pasal 11 ayat 3 (UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri) pergantian itu otomatis mengangkat seorang Kapolri. Tapi yang terjadi ini kan tidak, pemilihan Kapolri ini menunjuk Plt, ini yang bertentangan," kata Aziz.

Aziz mengingatkan agar pemerintah dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku. Penunjukan Plt Kapolri harus merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dimana pemerintah harus tetap meminta persetujuan DPR.

"Saya mendasarkan pada aturan dan fakta hukum," kata Azis.