Suara.com - Anggota Fraksi PPP DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di 100 hari pertama. Namun, Arsul juga memberi catatan agar kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan dampak jangka panjang.
"Pada tataran gebrakan awal ya bolehlah ada yang patut diapresiasi, pada tataran langkah strategis langkah panjang, ini belum terkomunikasi kepada publik," kata Arsul di DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Salah satu langkah yang patut diapresiasi, kata Arsul, adalah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian di bawah Susi Pudjiastuti berani menindak tegas kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, dengan cara membakar dan menenggelamkannya ke dasar laut.
"Itu patut diapresiasi, tapi apakah jangka panjangnya? Kan kebijakan ini menimbulkan reaksi negara lain," kata dia.
Sayangnya, menurut Arsul, belum semua kementerian berani melakukan gebrakan untuk membuat perubahan. Menurut Arsul, masih banyak kementerian yang masih adem ayem atau tak berprestasi.
Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan belum ada perubahan yang signifikan dalam program 100 hari pertama kerja pemerintahan Jokowi.
"Indikator 100 hari itu melanjutkan program SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Kalau ke depan, bagaimana pemerintahan ini dikelola dengan baik. Semestinya infrastruktur ke depan lebih baik. Ini baru melanjutkan (pemerintah yang lama)," kata Herman di DPR.
Tapi, Herman mengaku bisa memaklumi hal itu karena program Presiden Jokowi belum jalan. Sebab, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 belum ditetapkan.
"Ini belum jalan, setelah nanti penetapan APBN Perubahan," kata Wakil Ketua Komisi IV.
