Suara.com - LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut ada 3 pembantu Presiden Joko Widodo yang tidak peka terhadap isu hak asasi manusia. Mereka patut dipecat.
Ketiga pejabat itu adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Jaksa Agung AM Prasetyo.
Kepala Biro Riset KontraS, Puri Kencana Putri menilai mereka adalah sosok anti penegakkan HAM. Hal itu terlihat dari sikap mereka dalam memimpin di 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK.
"Hal itu terlihat dari Ryamizard Ryacudu bilang pembunuh Theis (Theis Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua) adalah pahlawan. Ini kan pernyataan yang tidak mengedepankan HAM," kata Puri di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Menurut Puri, kedekatakan Jokowi dengan Prabowo Subianto juga bisa memperlambat gerakan Jokowi dalam menegakan hukum dan HAM. Sebab mantan rival Jokowi saat Pilpres 2014 itu menyandang status pelanggar HAM.
"Jokowi harus mempertimbangkan itu," ujarnya.
Kemudian pernyataan AM Prasetyo selaku Jaksa Agung yang menyebut para narapidana mati dengan sebutan 'stok' telah mencederai HAM. Hal itu tidak sepatutnya keluar dari seorang pejabat negara.
"Menyebut orang yang terkena hukuman mati dengan 'Stok' itu jelas-jelas menunjukkan Jaksa Agung Prasetyo tidak mengetahui apa itu HAM," jelasnya.
Ia juga menyoroti sikap dan pernyataan Tedjo yang menyebut kelompok masyarakat yang mendukung KPK adalah rakyat tidak jelas. Menurutnya, seorang pejabat negara harus menjaga sikap dan pernyataan-pernyataannya.
"Tedjo harus banyak belajar. Masa menyebut rakyat tidak jelas, sedangkan yang memilih Jokowi jadi Presiden adalah rakyat. Posisi Menko itu penting, bila dia mengeluarkan statemen begitu sama saja menghambat Jokowi," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Puri, KontraS mendesak Jokowi agar mengganti pejabat dan pembantunya yang tidak berkualitas.
"KontraS menilai, jika tidak kapabel (pejabat negara) maka reshuffle kabinet mutlak dilakukan," tandasnya.
TERPOPULER
