Suara.com - Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai Komisi Nasional Kepolisian Indonesia (Kompolnas) makin memperkeruh kisruh antara KPK dan Polri. Sebab masing-masing Komisioner tidak kompak.
TB Hasanuddin mengatakan anggota Kompolnas tidak kompak dalam menyodorkan calon Kapolri untuk menggantikan Budi Gunawan yang kabarnya batal dilantik Presiden Joko Widodo. Masing-masing anggota Kompolnas menyodorkan nama pengganti.
"Kompolnas membingungkan, terutama ketika masing-masing anggota kompolnas mengumumkan secara terbuka calon kapolri yang satu sama lainnya berbeda," kata Hasanuddin dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Kata dia, nama-nama calon ini awalnya berbeda-beda. Namun, kini mulai mengurucut. Dari tadinya 9 calon, sekarang menjadi 7 calon. Lalu belakangan berubah menjadi 5 calon. Sekarang akhirnya tinggal dua. Yaitu Komjen Budi Waseso dan Komjen Eko Bayu Seno.
"Kompolnas tak perlu terlalu bersemangat bahkan over proaktif. Tunggu saja permintaan presiden. Kalau presiden sudah minta, baru serahkan. Setahu saya, presiden sampai saat ini belum resmi meminta. Lalu, kenapa super sibuk?" ujarnya.
Dia menyarankan Kompolnas lebih menahan diri untuk membuat pernyataan terkait masalah kredibilitas seseorang. Karena, di lingkungan TNI/Polri ada etika yang dipegang dan diikuti dalam seleksi promosi jabatan, yaitu dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia.
"Mengapa rahasia? Ya, karena menyangkut kredibiltas calon. Agar tidak muncul fitnah, isu, rumor dan gosip. Bahkan, jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitnah. Suasana jiwa korsa atau l esprit de corps harus dijaga dan pelihara. Harusnya menjaga suasana persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri juga menjadi peran Kompolnas," kata dia.
Hassanuddin juga mengatakan PPATK dan KPK bisa menelisik rekam jejak para calon. "Seleksi terbuka memang yang melibatkan publik itu tidak dilarang. Tapi kalau tiap hari ada pengumuman calon Kapolri, sebaiknya dihindarkan," jelas dia.
TERPOPULER
