MenPAN-RB: Ide PNS Bergaji Puluhan Juta Perlu Dikaji Ulang

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan ide untuk memberikan gaji PNS DKI Jakarta sampai puluhan juta harus dikaji ulang. Dikhawatirkan timbul kecemburuan PNS daerah lain.

Hanya saja menurut Yudi sampai saat ini tidak ada daerah yang protes dengan kebijakan yang akan dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama itu. Menurutnya potensi protes mungkin ada.

"Meskipun benar dalam konteks DKI, dalam hal perasaan daerah lain, ini kan perlu di kaji ulang. Menimbulkan kecemburuan di tempat lain. Tapi secara verbal, tidak ada protes di daerah lain. Yang ramain ini kan di media-media saja," kata Yuddy saat ditemui suara.com di Kantornya, Jumat (13/2/2015).

Yudi menilai ide Ahok untuk memberikan tunjangan besar kepada lurah dan camat itu baik. Sebab dia mendapatkan penjelasan dari Ahok, pemberian tunjangan itu justru akan menghemat keuangan daerah.

"Semua pejabat di DKI itu mendapatkan upah pungut teknis besarnya 3 persen. Bikin proyek berhasil atau tidak, Busway mangkrak atau tidak, jalan berhasil atau tidak. Jadi dari Rp 80 triliun (nilai proyek). Rp 2,4 triliun, upah itu. Seorang camat bisa dapat duit Rp 200 juta sebulan tanpa ngapa-ngapain. Ini dipangkas sama Ahok," kata dia.

Sebelumnya Yuddy mengaku 'gemetar' melihat tingginya gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta. Yuddy mengatakan bahwa gaji PNS DKI amat 'jomplang' dengan di daerah lain.

"Kebijakan yang diambil pak gubernur DKI ini memang menggetarkan wilayah-wilayah lain, dan cukup membuat terkaget-kaget banyak pihak kenapa penghasilan aparatur sipil di DKI itu begitu besar dibandingkan daerah-daerah lain," ucap Yuddy usai bertemu Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (3/2/2015) pekan lalu.

Hanya saja Yuddy tetap mengapresiasi langkah Ahok. Dia malah akan menjadikan Jakarta sebagai contoh bagi daerah untuk meningkatkan gaji PNS-nya.

"PNS akan dinilai berdasarkan prestasi, dan diberi poin. Semakin banyak poin yang diperoleh, maka tunjangan kinerja daerah (TKD) yang didapat juga semakin tinggi," kata Yuddy.