Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
"Ini perlu digarisbawahi, KPK menghormati proses hukum di pengadilan," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dalam konferensi pers di gedung KPK siang ini
Seperti diketahui, hakim sidang praperadilan memutuskan bahwa penetapan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK tidak sah.
Namun, terkait dengan langkah hukum yang akan diambil KPK pascaputusan tersebut, kata Johan, untuk saat ini belum karena perlu mempelajari terlebih dahulu semua salinan putusan hakim.
Langkah KPK selanjutnya, kata Budi, akan ditentukan setelah semua salinan putusan tersebut selesai dipelajari.
Dalam persidangan tadi, hakim tunggal Sarpin Rizaldi menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim hukum KPK. Kemudian, Sarpin mengatakan sprindik nomor 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Budi menjadi tersangka terkait peristiwa pidana terkait UU tentang pemberantasan korupsi, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karena itu penetapan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sarpin juga menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terkait peristiwa pidana terkait UU tentang pemberantasan korupsi tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karena itu penyidikan terhadap Budi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sarpin juga menyatakan penetapan status tersangka kepada Budi tidak sah. Dan yang terakhir, Sarpin menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka kepada Budi oleh KPK.
Dalam persidangan, KPK menyatakan bahwa seluruh proses penetapan Budi menjadi tersangka sudah sesuai dengan prosedur.
