Suara.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkap sebagian besar masyarakat mempercayai ada upaya terencana untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul kriminalisasi Pimpinan KPK.
Dari hasil survei yang melibatkan 1.200 orang di 33 provinsi di Indonesia, 75,37 persen menyatakan setuju ada pelemahan terhadap lembaga anti rasuah yang terbentuk pada 2003 itu.
“Meskipun Polri beralasan bahwa ada bukti hukum yang menjerat dua pimpinan KPK tersebut (BW dan AS), namun publik memiliki pandangan berbeda," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar di Graha Dua Rajawali Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Menurutnya, publik menilai bahwa penetapan dua pimpinan KPK yang kini sudah non-aktif itu lebih besar nuansa politisnya dibanding nuansa hukum.
"Hanya sebesar 10,45 persen yang menyatakan bahwa tidak ada kesan pelemahan KPK," jelasnya.
Hasil survei juga menunjukkan, bahwa sebesar 77,50 persen publik menyatakan khawatir korupsi semakin merajalela jika KPK dilemahkan.
"Hanya 17,50 persen publik yang menyatakan bahwa mereka tidak khawatir dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," tutupnya.
Seperti diketahui, BW telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana mengarahkan saksi dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. Kala itu BW masih aktif sebagai pengacara.
Sementara, AS telah dijadikan tersangka terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Kasus AS ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Kasus-kasus tersebut berdampak pada penonaktifan AS sebagai Ketua KPK dan BW sebagai Wakil Ketua KPK.
Hari ini, keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. AS diperiksa di Mapolda Sulselbar, sedangkan BW diperiksa di Mabes Polri.
