Infografis
Suara.com - Konflik politik antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta, terkait APBD DKI 2015 makin panas. Kedua pihak saling melemparkan 'bola panas', juga ancaman ke ranah hukum.
Menanggapi hal tersebut, Ahok meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan Jakarta akibat kejadian ini. "Kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini. Tapi mau nggak mau kami harus tempuh karena banyak SKPD jadi korban," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3/2015).
"Sejarah DKI silpa terbesar adalah di 2014 karena banyak anggaran siluman yang tidak mau kami eksekusi," tegas Ahok.
Agar kejadian tahun lalu tak terulang lagi, Ahok ngotot menggunakan sistem e-budgeting. Sehingga oknum yang mencoba 'bermain' akan ketahuan.
"Makanya 2015 kita paksa e-budgeting supaya pimpinan DPRD kalau menemukan siluman menuduhnya ke kami. Makanya saya kunci di e-budgeting. Mereka mengajukan hak angket," jelas Ahok.
"Parpol yang mendukung hak angket sebetulnya mendukung APBD versi DKI dalam hal ini," tutup dia.
