Ini Pembelaan Sekda DKI Dituduh Suap Ketua DPRD

Suara.com - Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membantah telah menyuap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sebesar Rp 12,7 triliun. Tuduhan itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung.

Saefullah, kata Lulung menyuap pagi buta di rumah Prasetyo. Namun tuduhan itu dibantah.

"Kapan datang subuh? Kalau saya subuh Minggu pertama setiap bulan di rumah dinas Sekda ngaji. Jadi nggak pernah," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3/2015) malam.

Saefullah bercerita, terkahir bertemu dengan Prasetyo Edi di ruang pimpinan DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Waktu itu kita debat di ruang pimpinan dewan, waktu itu ada gebrak meja segala. Ini kejadian sudah lama," katanya.

Dengan adanya kejadian gebrak meja ketika itu, kata Saefullah berlanjut dengan undangan Prasetyo di rumah dinas DPRD DKI Jakarta. Undangan itu pada siang hari.

"Pak Pras (Prasetyo) pidato yang lain pidato minta maaf kejadian tempo hari gebrak buku banting buku. Itu saja" tutup dia.

Sebelumnya Lulung membeberkan awal mulanya penyuapan sebesar Rp12,7 triliun yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada DPRD DKI Jakarta.

"Sebenarnya waktu kita dapat surat dari Kemendagri, bahwa RAPBD 2015 dikembalikan, kita dikasih tembusannya, kita lihat kaget, kok bukan hasil pembahasan," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).

Lulung menerangkan, pengembalian draf RAPBD dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dilakukan sebelum sidang paripurna tanggal 27 Januari 2015 dimulai. Namun ternyata Ahok baru ketahuan mengirimkan draf APBD yang berbeda sepekan setelah sidang Paripurna DPRD.

Di situ dia berserta pimpinan yang lain berkoordinasi dengan Prasetyo Edi. "Kemudian datanglah Sekda (Saefullah) ke rumahnya Prasetyo. Kasihlah sebundel anggaran sebesar Rp12,7 triliun. Kata ketua untuk apa? Kata Sekda, ini ada tanah, ada ini, ada ini, ini untuk DPRD," cerita Lulung.

"Terus kemudian nanti bermasalah dong dengan orang yang punya?  Rp 6 triliun bukan uang sedikit untuk beli tanah. Tanah itu punya sertifikat yang okay nggak? karena pemerintah loh yang beli. Harus sertifikat. Itu dirapatkan ketua (Prasetyo), semua nolak," tambah politisi PPP itu.

Hanya saja, Lulung tak mengetahui waktu pertemuan itu. Dia malah meminta jurnalis untuk menanyakan langsung kepada Prasetyo.

"Saya nggak tahu. Tanya aja ke ketua (Prasetyo). Karena yang dikasih ke ketua DPRD. Dan ini juga sudah kita laporkan ke Mendagri," tambah dia.

Selain itu Lulung menerangkan, Saefullah tiba ke rumah Prasetyo tidak seorang diri. Pertemuan itu, masih kata Lulung, dilakukan pada pagi hari.

"Saking ketakutannya datang subuh-subuh, supaya orang lain nggak tahu. Yang ditawarin program kenapa Rp12,7 triliun itu ada, teman-teman takut ngomongnya. Kalau gue nggak takut ngomongnya, orang itu sah disepakati. Itu hasil-hasil pembahasan yang berubah-ubah," tutup Lulung.