Wapres Berharap Tak Ada Lagi Gangguan di KJRI Sydney

Arsito Hidayatullah | Suara.com

Rabu, 04 Maret 2015 | 18:37 WIB
Wapres Berharap Tak Ada Lagi Gangguan di KJRI Sydney
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Antara/Wahyu Putro)

Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tidak berharap akan ada lagi gangguan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Sydney, Australia. Hal itu disampaikannya menyusul peletakan balon berisi cairan merah di kantor tersebut, pada Senin (2/3/2015) malam lalu.

"Biar saja nanti polisi di sana menjaga Kedutaan itu. (Kami) Tidak mengharapkan hal itu sama sekali, tapi itu mungkin ekspresi ketidaksenangan saja," ungkap JK, saat ditemui di Kantor Wapres di Jakarta, Rabu (4/3).

Insiden peletakan balon berisi cairan merah di KJRI Sydney itu sendiri diduga terkait protes mengenai akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dua warga Australia yang terlibat kasus narkoba, yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. JK sendiri menilai, protes terhadap pelaksanaan hukuman mati itu memang biasa terjadi di beberapa tempat, sebagai tanda ketidakpuasan.

Kendati demikian, Wapres menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan Menlu Australia Julia Bishop, telah berbicara dan menjelaskan posisi Indonesia terkait hukuman tersebut.

"Kemarin Menlu Australia bicara dengan Menlu Indonesia. Menlu Indonesia menjelaskan, ini posisinya yang memutuskan bukan Presiden (Jokowi). (Tapi) Yang memutuskan pengadilan," ungkap JK.

Wapres pun menegaskan, sejauh ini tidak ada ancaman keselamatan dan keamanan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Australia. Namun sementara itu, KJRI Sydney diketahui telah mengimbau seluruh WNI di wilayah kerja New South Wales (NSW), Brisbane dan South Australia, agar tenang dan terus berhati-hati.

"Kami mengimbau masyarakat Indonesia di Australia untuk saling menjaga dan berkoordinasi, sambil tetap melaksanakan kegiatan rutinnya masing-masing," ungkap Konsul Jenderal RI di Sydney, Yayan GH Mulyana, dalam pernyataan persnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekaman CCTV, terlihat bahwa balon tersebut diletakkan oleh seorang yang diduga berjenis kelamin perempuan, pada Senin (2/3) malam. Setelah insiden tersebut, kantor KJRI Sydney pun berada dalam pengawasan dan penjagaan polisi setempat. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Keluarga Duo "Bali Nine" Besok Menyusul ke Cilacap

Keluarga Duo "Bali Nine" Besok Menyusul ke Cilacap

News | Rabu, 04 Maret 2015 | 12:58 WIB

Duo "Bali Nine" Akan Dieksekusi, Menlu Australia Telepon Menlu RI

Duo "Bali Nine" Akan Dieksekusi, Menlu Australia Telepon Menlu RI

News | Rabu, 04 Maret 2015 | 08:51 WIB

Hubungan Indonesia-Australia Tidak Pengaruhi Pertukaran Pemuda

Hubungan Indonesia-Australia Tidak Pengaruhi Pertukaran Pemuda

News | Selasa, 03 Maret 2015 | 17:10 WIB

Terkini

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:11 WIB

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:06 WIB

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban

Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB

Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal

Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:56 WIB

Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan

Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:52 WIB

Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum

Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:33 WIB

Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka

Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:18 WIB

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:13 WIB

Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor

Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:11 WIB