Suara.com - Proses mediasi antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Rp12,1 triliun "anggaran siluman" di APBD 2015 di ruang rapat Sasana Bhakti Praja, lantai 3, gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7 Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan, Kamis (5/3/2015).
Belum diketahui secara pasti apa yang memicu kericuhan di dalam rapat yang berlangsung secara tertutup itu. Sebelumnya sudah diprediksi, pertemuan hari ini akan berlangsung alot, mengingat Ahok akan berjuang untuk menghilangkan "dana siluman" itu dari APBD versi DPRD.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PPP Abraham Lunggana (Lulung) yang baru keluar dari ruangan, "Ahok ngamuk di dalam, anak buahnya dimarah-marahin."
"Hasil pembahasan (APBD) itu adalah melanggar proses undang-undang. Pembahasan jadi ada UPS katanya tidak diusulkan, tapi Pak Gubernur hari ini mengancam-ngancam SKPD," kata Lulung.
Tidak puas dengan penjelasan Lulung, wartawan pun mencoba minta keterangan dari pihak pemerintah.
"Aduh saya tidak tahu mas, tanya yang lain saja," ujar Kepala Inspektorat DKI Jakarta Larso Marbun.
Karena perwakilan pemerintah tidak mau bicara, wartawan bertanya ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi yang ikut rapat. Sayangnya, dia juga enggan bicara dan pergi ke arah mobilnya.
Setelah terjadi kisruh, Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, tidak terlihat di ruangan mediasi.
Masalah antara DPRD Jakarta dan Ahok, antara lain, berawal dari tidak diserahkannya draft APBD 2015 yang telah disahkan dewan ke Kementerian Dalam Negeri. Ahok tidak mau menyerahkan draft tersebut karena waktu itu ia menemukan dana yang menurutnya tidak wajar sebesar Rp12,1 triliun. Ia menyontohkan, tiba-tiba ada anggaran untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah yang nilainya miliaran rupiah, padahal sebelumnya tidak pernah diusulkan pemerintah saat merancang anggaran.
Atas masalah tersebut, DPRD DKI sepakat menggunakan hak angket, meski belakangan Fraksi Nasdem mencabut dukungan dan PKB sedang pikir-pikir untuk ikut mencabut.
