Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah tudingan Badan Anggaran DPRD yang menyatakan pemerintah telah mengusulkan anggaran siluman di APBD 2015. Hal itu terkait pengajuan pemberian modal untuk lima badan usaha milik daerah yang bukan hasil pembahasan dengan dewan.
"Itu dia (DPRD) salah sekali membaca surat Mendagri. Di situ sebenarnya ditulis total penyertaan modal kepada lima BUMD ini sebanyak itu," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Kemarin, Senin (16/3/2015), Badan Anggaran mengatakan telah menemukan lima BUMD yang akan mendapatkan suntikan modal, PD Dharma Jaya mendapatkan Rp51,7 miliar, PT Ratax Armada Rp5,5 miliar, PT Cemani Kota Rp112,9 miliar, PT Grahasahari Surya Jaya Rp48,8 miliar, dan PT RS Haji Jakarta Rp100,3 miliar. Mereka menemukan angka tersebut setelah membaca koreksi Kemendagri.
Ahok menegaskan tidak pernah menganggarkan penyertaan modal pemerintah untuk lima BUMD tersebut di APBD 2015 lantaran tidak menyumbang keuntungan.
Ahok menambahkan di APBD 2015 pemerintah hanya menganggarkan penyertaan modal untuk PT Mass Rapid Transit sebesar Rp4,6 triliun dan PT Transportasi Jakarta Rp1 triliun yang antara lain akan digunakan untuk public service obligation serta pembelian bus.
"Justru saya mengkritik DPRD kenapa Bank DKI tidak PMP karena Bank DKI itu ada kewajiban dari BI. Kalau Anda Buku III, kan Perdanya Rp12 triliun, anda baru setor Rp3 triliun. Ya anda setor sampai mencapai Rp12 triliun," ujarnya. "Jadi yang salah di mana?, DPRD salah baca (itu)."
