Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly membantah jika dirinya sudah mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta di bawah Ketua Umum Agung Laksono, pada Jumat (20/3/2015)ini. Dia menegaskan bahwa hingga kini dirinya belum menandatangani draft kepengurusan tersebut.
"Siapa bilang?, tanya saja ke dia (Yorris). Belom tuh sampai sekarang (tandatangan SK), belum ada," kata Yasonna dengan tegas di Kementerian Hukum dan HAM Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/3/2015).
Politisi PDIP tersebut menjelaskan bahwa dalam surat kepengurusan Kubu Agung yang disampaikan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, Lawrence Siburian, masih terdapat hal yang belum dilengkapi. Untuk itu, dia belum bisa mengambil keputusan.
"Ada kekurangan akta (dari surat laporan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Tadi saya sudah minta dikirimkan, belum keluarkan informasi,"katanya.
Namun, saat disinggung terkait data yang kurang dari laporan pihak Munas Ancol ini, Yasonna enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia hanya mengatakan ada sedikit kekurangannya karena ada kesalahan.
"Ada lah, yang kita inginkan di dalam aktanya itu ada sedikit kesalahan," tutupnya.
Seperti dketahui, sebelumnya Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono telah menyerahkan draft kepengurusan yang diwakili oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, Lawrence Siburian dan Ketua DPP Partai Golkar, Leo Nababan.
"Jadi tadi kita serahkan ada tiga draft, pertama pengurus DPP Partai Golkar, kedua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, dan ketiga Mahkamah Partai yang baru," kata Lawrence di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 17 Maret 2015 lalu.
