Suara.com - Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku menyiapkan tim siber untuk menghadang penyebaran ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melalui dunia maya.
"Kita sudah konsolidasikan anggota kita, terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang melek teknologi, untuk menghadapi ISIS di (dunia) cyber," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Bangsa, Abdul Malik Haramain, di sela-sela peringatan ulang tahun ke-16 Garda Bangsa di Jakarta, Jumat (27/3/2015) malam.
Malik mengatakan, penyebarluasan paham radikal ISIS melalui dunia maya dan media sosial, memang sudah sangat masif dan tidak boleh didiamkan. Itu jika pemerintah tidak ingin banyak warga Indonesia, terutama generasi muda, yang terseret gerakan radikal asal Timur Tengah itu.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri merilis bahwa pada tahun 2014, teridentifikasi sekitar 9.800 website yang mempropagandakan terorisme.
"ISIS yang berbahaya bukan hanya gerakannya, tetapi juga paham keagamaannya yang mengatasnamakan Islam namun justru mencoreng Islam," sambung Malik.
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu pula, setiap elemen bangsa yang cinta NKRI, memiliki kewajiban untuk membendung pengaruh ISIS yang menurut berbagai laporan sudah memiliki pengikut di Tanah Air.
"Salah satu peran yang bisa dilakukan adalah dengan melawan ideologi yang mereka sebarkan, termasuk lewat internet. Untuk gerakan fisik, tentu itu ranah aparat keamanan," katanya.
Malik mengatakan, Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa telah menginstruksikan jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mewaspadai gerakan maupun paham ISIS di daerah masing-masing secara aktif.
"Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh, baik melalui kegiatan di lapangan, maupun lewat media siber. Juga aktif melaporkan ke aparat keamanan, jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan," katanya.
Sementara kepada aparat keamanan, Garda Bangsa berharap agar meningkatkan upaya untuk mencegah berkembangnya ISIS, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Dalam kasus ISIS ini, tentu kewenangan aparat keamanan lebih besar daripada masyarakat sipil. Itu yang harus dioptimalkan, termasuk kekuatan intelijen," tandasnya. [Antara]
TERPOPULER
