Rakyat Tak Dirugikan, Konflik Partai Golkar Tak Layak Diangketkan

Suara.com - Politisi Golkar dari Kubu Agung Laksono, Andi Sinulingga mengingatkan rekannya sesama anggota DPR dari Gerindra dan PKS yang memotori digulirkannya hak angket untuk menteri Hukum dan HAM agar menggunakan hak-hak dewan secara proporsional. Artinya, apa yang ingin diangketkan tersebut  harus betul-betul menyangkut kepentingan rakyat

“Hak angket itukan alat atau senjata DPR untuk melakukan satu hal yang dirasakan betul manfaatnya untuk kepentingan rakyat. Saya menghimbau untuk rekan DPR khususnya KMP, inikan yang motori Gerindra dan PKS, untuk lebih proporsional dalam menggunakan hak-hak konstitusional dewan,” kata Andi di sela diskusi di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).

Pria penggagas ‘Koin untuk Australia’ ini,  pun menyarankan kepada anggota DPR agar menggulirkan hak  angket kepada pemerintah yang terkait dengan masalah-masalah yang signifikan merugikan kepentingan rakyat.

Menurutnya, digulirkannya hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat, karena hal tersebut adalah masalah partai. Ia menegaskan apa yang dilakuakn Menkumham, Yasonna bukanlah sebuah intervensi atas kekisruhan internal partai Golkar.

“Kan tidak ada yang merugikan masyarakat dari konflik Golkar. Yasonna Laoly itu bukan mengintervensi terhadap keputusan internal partai Golkar, dia hanya mengesahkan  keputusan Mahkamah Partai yang menurut Undang-Undang Parpol sengketa parpol harus diselesaikan oleh internal Partai politik, melalui mahkamah partai yang dibentuk oleh partai, dan keputusan mahkamah partai itu final dan mengikat. Atas dasar final dan mengikat itulah kemudian Menkumham memberikan catatan atau register atas kepengurusan yang sah,” jelasnya.

Andi menilai, apa yang dilakukan Gerindra ini lebih didorong rasa takut bakal kehilangan rombongannnya.

“Motif utamanya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi karena takut rombongannya hilang. Itu saja motifnya, karena itu saya sarankan agar untuk mengangketkan  pemerintah, carilah masalah yang lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.