Rakyat Tak Dirugikan, Konflik Partai Golkar Tak Layak Diangketkan

Esti Utami, Nikolaus Tolen

Minggu, 29 Maret 2015 | 04:30 WIB
Rakyat Tak Dirugikan, Konflik Partai Golkar Tak Layak Diangketkan
Ruang Fraksi Partai Golkar di DPR. (suara.com/Kurniawan Mas'ud)

Suara.com - Politisi Golkar dari Kubu Agung Laksono, Andi Sinulingga mengingatkan rekannya sesama anggota DPR dari Gerindra dan PKS yang memotori digulirkannya hak angket untuk menteri Hukum dan HAM agar menggunakan hak-hak dewan secara proporsional. Artinya, apa yang ingin diangketkan tersebut  harus betul-betul menyangkut kepentingan rakyat

“Hak angket itukan alat atau senjata DPR untuk melakukan satu hal yang dirasakan betul manfaatnya untuk kepentingan rakyat. Saya menghimbau untuk rekan DPR khususnya KMP, inikan yang motori Gerindra dan PKS, untuk lebih proporsional dalam menggunakan hak-hak konstitusional dewan,” kata Andi di sela diskusi di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).

Pria penggagas ‘Koin untuk Australia’ ini,  pun menyarankan kepada anggota DPR agar menggulirkan hak  angket kepada pemerintah yang terkait dengan masalah-masalah yang signifikan merugikan kepentingan rakyat.

Menurutnya, digulirkannya hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat, karena hal tersebut adalah masalah partai. Ia menegaskan apa yang dilakuakn Menkumham, Yasonna bukanlah sebuah intervensi atas kekisruhan internal partai Golkar.

“Kan tidak ada yang merugikan masyarakat dari konflik Golkar. Yasonna Laoly itu bukan mengintervensi terhadap keputusan internal partai Golkar, dia hanya mengesahkan  keputusan Mahkamah Partai yang menurut Undang-Undang Parpol sengketa parpol harus diselesaikan oleh internal Partai politik, melalui mahkamah partai yang dibentuk oleh partai, dan keputusan mahkamah partai itu final dan mengikat. Atas dasar final dan mengikat itulah kemudian Menkumham memberikan catatan atau register atas kepengurusan yang sah,” jelasnya.

Andi menilai, apa yang dilakukan Gerindra ini lebih didorong rasa takut bakal kehilangan rombongannnya.

“Motif utamanya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi karena takut rombongannya hilang. Itu saja motifnya, karena itu saya sarankan agar untuk mengangketkan  pemerintah, carilah masalah yang lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 09:13 WIB

Sudewo Makin Terjepit! 5 Fakta Terbaru Hak Angket Bupati Pati yang Bikin Geger Senayan

Sudewo Makin Terjepit! 5 Fakta Terbaru Hak Angket Bupati Pati yang Bikin Geger Senayan

News | Sabtu, 16 Agustus 2025 | 10:09 WIB

Kursi Bupati Pati Makin Panas: Dasco Kasih Kode, Gerindra Siap Evaluasi Sudewo?

Kursi Bupati Pati Makin Panas: Dasco Kasih Kode, Gerindra Siap Evaluasi Sudewo?

News | Sabtu, 16 Agustus 2025 | 09:59 WIB

Apa Itu Hak Angket dan Pansus dalam Isu Pemakzulan Bupati Pati?

Apa Itu Hak Angket dan Pansus dalam Isu Pemakzulan Bupati Pati?

News | Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:16 WIB

Bukan Cuma Pajak! Ini 12 'Biang Kerok' Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang Picu Pemakzulan

Bukan Cuma Pajak! Ini 12 'Biang Kerok' Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang Picu Pemakzulan

News | Kamis, 14 Agustus 2025 | 12:21 WIB

7 Momen Saat Ruang Sidang DPRD Pati Jatuh ke Tangan Rakyat, Kursi Ketua Jadi Sandera?

7 Momen Saat Ruang Sidang DPRD Pati Jatuh ke Tangan Rakyat, Kursi Ketua Jadi Sandera?

News | Rabu, 13 Agustus 2025 | 20:50 WIB

Gerindra Dukung Hak Angket Bupati Pati: Biar Terang Benderang Ada Pelanggaran atau Tidak

Gerindra Dukung Hak Angket Bupati Pati: Biar Terang Benderang Ada Pelanggaran atau Tidak

News | Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:52 WIB

Bupati Sudewo Tolak Mundur, Jadi Apa yang Membuatnya Bisa Lengser?

Bupati Sudewo Tolak Mundur, Jadi Apa yang Membuatnya Bisa Lengser?

News | Rabu, 13 Agustus 2025 | 18:50 WIB

Dibeberkan Nusron Wahid, Ini Isi Lengkap 9 Poin Temuan Pansus Soal Penyelenggaraan Haji 2024

Dibeberkan Nusron Wahid, Ini Isi Lengkap 9 Poin Temuan Pansus Soal Penyelenggaraan Haji 2024

News | Senin, 30 September 2024 | 15:46 WIB

Tanpa Periksa Menag Yaqut, Pansus Haji Umumkan Hasil Rekomendasi 30 September

Tanpa Periksa Menag Yaqut, Pansus Haji Umumkan Hasil Rekomendasi 30 September

News | Kamis, 26 September 2024 | 14:39 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×