Gara-gara Bahasa "Toilet," Tes Psikologi Ahok di KPUD Diragukan

Siswanto | Erick Tanjung | Suara.com

Minggu, 29 Maret 2015 | 12:00 WIB
Gara-gara Bahasa "Toilet," Tes Psikologi Ahok di KPUD Diragukan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pintu Air Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu,(21/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sekelompok warga yang mengatasnamakan Masyarakat Cabut Mandat Gubernur DKI Jakarta melakukan aksi untuk memprotes kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama Basuki (Ahok) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (29/3/2015).

Menurut pengamatan suara.com, dalam aksi, mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan "Say No To Ahok" dan "Mulut Ahok Bau Toilet." Mereka juga menggalang tanda tangan untuk dukungan mencabut cabut mandat Ahok.

Koordinator ormas yang mengatasnamakan Jaringan Pemuda Penggerak, Gea Hermansyah, mengatakan aksi ini sebagai wujud kekecewaan atas tutur kata Ahok di ruang publik yang menurut mereka kelewat kasar. Misalnya, beberapa waktu lalu di salah satu televisi swasta, Ahok menyebut bahasa "toilet" berkali-kali ketika disinggung soal tudingan hendak mencoba menyuap pimpinan DPRD.

"Kami meminta agar Ahok menjaga perkataannya di publik. Menurut kami tidak mau punya pemimpin yang berkata kotor, seperti dia bilang tai, anjing dan lainnya," kata Gea.

Menurut Gea perilaku Ahok juga bisa berdampak negatif terhadap anak-anak. Sebab, kata dia, hal itu bisa saja ditiru.

"Kata-kata kotor Ahok di TV itu merusak anak-anak kami," katanya.

Atas perilaku negatif Ahok selama ini, Gea jadi ragu dengan hasil tes kesehatan dan psikologi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta dua tahun lalu. Itu sebabnya, ia minta KPUD membuka hasil tes terhadap Ahok.

"Setiap pemimpin, pejabat kan harus psikologi. Jangan-jangan tes psikologi Akok bermasalah. Kami meminta KPU DKI agar menunjukkan hasil tes kesehatan, psikologi Ahok kepada publik," katanya.

Tapi, Gea mengakui bahwa warga Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang jujur dan tegas.

"Ucapan Ahok sering memprovokasi masyarakat, apalagi yang anti Ahok. Betul kami butuh pemimpin yang jujur, berani. Tetapi juga harus santun, bermoral dan bukan pemimpin yang bar-bar," katanya.

Jumat (20/3/2015), Ahok sudah meminta maaf kepada kalangan yang tersinggung oleh perkataan kasarnya di media massa.

Bahasa toilet terlontar beberapa kali ketika menanggapi pertanyaan penyiar TV mengenai tuduhan yang mengatakan Ahok mencoba menyuap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi senilai Rp12,7 triliun.

"Kalau orang yang merasa tersinggung, atau merasa tidak suka perkataan saya membawa 'bahasa toilet', ya saya minta maaf," kata Basuki di Balai Kota.

Walau meminta maaf, Ahok mengaku tak menyesali pernyataannya. Ia mengaku sudah pusing dengan situasi yang ada.

"Oknum pejabat nyolong uang gila-gilaan dan dengan santun pakai gaya bahasa agama, kamu muak enggak kira-kira? Nah, itu ungkapan perasaan saya yang sudah enggak tahan," ujar Ahok.
 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tjipta Lesmana dan Sumardjoyo Dimintai Opini Soal Ahok Hari Ini

Tjipta Lesmana dan Sumardjoyo Dimintai Opini Soal Ahok Hari Ini

News | Jum'at, 27 Maret 2015 | 12:19 WIB

Banyak Nama Gubernur DKI di Path, Ahok: Saya Nggak Ada Akun Path

Banyak Nama Gubernur DKI di Path, Ahok: Saya Nggak Ada Akun Path

News | Jum'at, 27 Maret 2015 | 12:05 WIB

Terkini

Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar

Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar

News | Kamis, 30 April 2026 | 19:12 WIB

Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan

Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan

News | Kamis, 30 April 2026 | 19:11 WIB

Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat

Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat

News | Kamis, 30 April 2026 | 19:01 WIB

Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare

Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare

News | Kamis, 30 April 2026 | 19:00 WIB

Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora

Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora

News | Kamis, 30 April 2026 | 18:56 WIB

3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?

3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?

News | Kamis, 30 April 2026 | 18:49 WIB

Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!

Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!

News | Kamis, 30 April 2026 | 18:45 WIB

Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan

Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan

News | Kamis, 30 April 2026 | 18:39 WIB

Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook

Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook

News | Kamis, 30 April 2026 | 18:27 WIB

Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara

Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara

News | Kamis, 30 April 2026 | 18:25 WIB