Pasalnya, menurut Ahok, hal serupa juga pernah terjadi pada PHL Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang bekerja di pintu air, yang juga mengaku belum menerima gaji dari Pemprov DKI.
"Itu siapa yang bener? Itu seperti yang terjadi waktu kasus PU Tata Air. Dia mengatakan satu wilayah ada 500 orang, ada 2.500. Dulu kan sempet, inget gak? Waktu saya tahan, ribut gak gajian, demo semua yang jaga pintu air semua," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Suami Veronica Tan itu bahkan menilai, banyak para pekerja DKI yang mengaku tidak mendapatkan gaji, lantaran banyak pekerja yang mengaku-ngaku.
"Memang ada (pekerja) yang asli gak terima gaji. Tapi banyak juga yang palsu. Lalu saya minta waktu itu bagian PU, kasih saya nama deh. (Kasih) Nama, nomor HP, kerja di mana. Dua bulan gak datang. Artinya apa? Ini nama-nama fiktif," kata Ahok pula.
Ahok menilai, hal serupa kini kembali terjadi. Namun kali ini yang teriak-teriak mengaku belum menerima gaji itu adalah PHL kebersihan di Monas.
"Nah, sekarang sama. Pegawai ini teriak-teriak dia gak gajian segala macem. Pertanyaan saya, ini pegawai bener gak? Karena juga banyak mandor. Ini jangan-jangan mulai ribut ketika pembagian rejeki gak merata. Jadi sekarang saya paksakan nama kayak kemaren kebersihan. Dia bilang ada 20.000 lebih nama. Saya minta hanya 10.000 aja. Sisanya ngambil nama pegawai swasta. Gila kan?" papar Ahok.
Nantinya, Ahok mengaku akan meminta daftar PHL di Monas kepada Dinas Kebersihan. Dia meminta daftar PHL berisi nama, nomor telepon genggam, serta nomor rekening. Tujuannya, agar pihaknya dapat mengetahui mana PHL yang resmi terdaftar dan mana yang tidak.
Ahok mengaku sadar, sejauh ini masih banyak oknum di dinas yang melakukan manipulasi data. Oknum pejabat di dinas itu menurutnya merekrut pekerja dan membuatkan kartu ATM PHL, namun kartu dipegang si oknum. Lantas pada saat gaji telah ditransfer ke rekening pekerja, terlebih dahulu sudah dipotong.
"Jadi ATM-nya dipegangin. Nah, pinjem nama kamu. Kamu jadi PHL DKI. Saya pinjem nih. Nanti otomatis, saya yang terima duit. Saya bagi setengah-setengah," terang Ahok.
Dengan banyaknya peristiwa seperti itu, Ahok mengaku telah meminta kepada Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, serta UPT Monas, untuk melakukan pendataan ulang. Nantinya menurutnya, para pekerja juga akan dibagi ke beberapa titik, dengan tujuan untuk memudahkan ketika ingin mendata.
"Kepada (jajaran) kebersihan semua, PU, saya ingin dibagi nih. Jalan ini siapa. Pasang Android. Ini udah bulan April, gak muncul-muncul. Saya minta nih. Ruas jalan ini, siapa yang minta, namanya berapa, saya mau cek, (tapi) gak muncul-muncul. Makanya bisa terjadi kasus ini," bebernya lagi.
"Monas (luasnya) 70-an hektar. Kamu gambarin aja deh. Di pojok ini, pake radius, namanya siapa, HP-nya, rekening banknya. Nanti siapa yang kamu anggap palsu. Jadi ini sama, maling teriak maling terjadi di Jakarta," tutup Ahok.
TERPOPULER
