Presiden Diminta Perjelas Tugas Pokok Kantor Staf Kepresidenan

Kamis, 30 April 2015 | 06:46 WIB

Presiden Joko Widodo dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/1/2015). (Antara)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk memperjelas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.

"Secara konstitusional, ini tidak jelas tercantum dalam UUD 1945. Saya sebagai Komisi II (DPR) juga belum tahu, ini secara filosofis seperti apa, sampai dibentuk Staf Kepresidenan," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem, Syarif Abdullah Alqadrie, dalam diskusi "Menyoal Lembaga Staf Kepresidenan", di Kantor LSM Humanika, Mampang, Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Syarif mengatakan, adanya ketidakjelasan dalam Tupoksi lembaga Staf Kepresidenan, dapat menimbulkan tumpang-tindih kebijakan dengan pembantu Presiden lainnya seperti para Menko, bahkan dengan Wakil Presiden (Wapres).

"Jika dilihat dari ruang lingkup tugas, ini juga harus jelas job description-nya. Karena kalau kita lihat Perpresnya itu, wewenangnya adalah mengatur, mengawasi, dan mengamati kegiatan yang sifatnya strategis," tuturnya.

"Padahal dalam kabinet ada Menko dan Wapres yang diberi kekuasaan untuk mengkoordinasi dan mensingkronkan antara kementerian satu dengan yang lain, untuk membantu serta mengkoordinasikan kegiatan dan program sesuai amanat konstitusi," ucapnya.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat politik Ray Rangkuti, yang menyatakan bahwa Presiden harus memperjelas seperti apa dan sejauh mana kewenangan lembaga Staf Kepresidenan itu, agar tidak tumpang-tindih dengan institusi pembantu Presiden lainnya.

"Presiden harus memperjelas batasan wewenang lembaga Staf Kepresidenan, sehingga jangan sampai ada tumpang-tindih kewenangan dan pekerjaan, yang sepertinya sekarang sudah ada gejala ke arah itu," ungkap Direktur Lingkar Madani itu pula.

Sementara di tempat yang sama, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyoroti hal ini dari aspek komunikasi politik Presiden Jokowi yang menurutnya bermasalah.

"Ini PR Jokowi. Demi pemerintahan yang baik, dia harus memperbaiki komunikasi politiknya. Jika (Staf Kepresidenan) diperlukan, maka harus dijelaskan tugas dan fungsinya. Polemik ini gak perlu terjadi, jika Joko Widodo menerangkan apa tujuannya," pungkas Hendri. [Antara]