Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa dirinya akan turut membela mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, jika dalam langkah penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada kekeliruan.
"Iya, kalau sudah masuk ranah hukum seperti itu, tentu jika ada unsur-unsur yang keliru, ya kita bela," kata Wapres Jusuf Kalla, usai mengikuti forum diskusi "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Sosialisasi UU HKI No.28/2014", di Hotel Luwansa Jakarta, Rabu (6/5/2015).
Kendati demikian, Kalla menjelaskan bahwa jika pihak penyidik, dalam hal ini KPK membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jero Wacik, maka pembelaan dilakukan di pengadilan.
"Tapi kalau memang KPK dapat membuktikannya, ya tentu dibelanya di pengadilan," ujar JK.
Sebelumnya, Jero Wacik telah memohon bantuan pembelaan dari sejumlah pejabat negara, termasuk juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat dipastikan ditahan di Gedung KPK, Jero menyatakan meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres JK, dan juga SBY.
"Saya mohon Pak Presiden Jokowi. Bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, saya lima tahun di bawah Bapak," kata Jero, sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/5).
KPK menahan Jero seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di sejumlah kegiatan saat dirinya menjabat Menteri ESDM periode 2011-2013.
KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar Dana Operasional Menteri (DOM) dalam tiga modus, yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, serta menganggarkan kegiatan rapat rutin yang diduga fiktif. [Antara]
TERPOPULER
