REGIONAL:
Suara.com - Mantan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik dipanggil penyidik KPK lagi, Selasa (5/5/2015). Jero yang akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2012, mengaku siap ditahan KPK.
"Saya dipanggil KPK hari ini, sebagai wujud kooperatif dan taat terhadap panggilan KPK. Saya siap ditahan," kata Jero saat ditanya terkait kesiapannya untuk diperiksa.
Tapi, Jero yakin ia tidak akan langsung ditahan penyidik. Pasalnya, selama ini dia merasa sudah menaati tiga syarat untuk tidak ditahan.
"Mengenai ditahan, ini kan ada kriteria yang tentu berlaku umum bahwa seseorang tersangka yang kooperatif, tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya maka itulah kriteria yang sudah dipenuhi maka alasannya kuat untuk tidak ditahan," kata mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Seperti diketahui,Jero Wacik menjadi tersangka lantaran diduga melakukan pemerasan lewat kewenangannya sebagai Menteri ESDM dalam kurun waktu 2011-2012. Modus yang dilakukan adalah dengan memerintahkan anak buah untuk menambah dana operasional menteri. Selain mengumpulkan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM, salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri tersebut adalah dengan menggelar banyak rapat fiktif.
Atas perbuatannya, Jero disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP.
Selain itu, KPK pun mendapati bahwa Jero pernah menyalahi kewenangan saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Politisi Demokrat itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika menjabat sebagai menteri.
Akibat perbuatannya, diduga negara mengalami kerugian hingga sekitar Rp7 miliar. Jero kini disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TERPOPULER