Pansel Dirjen Pajak Disebut Tak Transparan

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Sabtu, 30 Mei 2015 | 07:32 WIB
Pansel Dirjen Pajak Disebut Tak Transparan
Direktur INDEF Enny Sri Hartati (kanan) bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (kiri). (Antara)

Suara.com - Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut Panitia Seleksi (Pansel) Kementerian Keuangan bekerja tidak transparan. Terutama dalam proses lelang jabatan calon Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai.

"Lelang jabatan masih menuai pro kontra dan itu mestinya diatasi dengan transparansi termasuk pembentukan Pansel," kata Enny di Jakarta, Jumat (29/5/2015) malam.

Enny mengatakan Tim Pansel harus transparan terkait kriteria kandidat Dirjen Bea Cukai. Termasuk dari unsur TNI/Polri, serta sesuai dengan program yang dihadapi bea cukai pada masa mendatang. Namun informasi itu belum tersampaikan secara transparan kepada publik.

Jika pemerintah komitmen memperbaiki birokrasi sistem pemerintahan maka harus dimulai dari pembentukan Pansel calon Dirjen Bea Cukai. Enny mengungkapkan nama anggota Tim Pansel calon Dirjen Bea Cukai tidak diketahui, padahal publik harus mengetahui panitia yang dipilih memiliki kompetensi dan kredibel.

Saat ini, Enny menyebutkan persoalan pajak dan bea cukai yang dipandang 'lahan basah' masih menyimpan sejumlah persoalan yang lepas dari perhatian publik.

"Jadi harus ada kredibilitas dari Pansel dengan membangun keputusan yang strategis, transparansi dan kredibilitas yang teruji. Sebab Pansel itu mewakili negara dalam memilih calon Dirjen Bea Cukai," jelas Enny.

Sebelumnya, Mayjen TNI Meris Wiryadi masuk dalam nama peserta lelang jabatan Dirjen Bea Cukai seperti yang diumumkan Wakil Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi Mardiasmo melalui laman Kementerian Keuangan. Seorang calon lainnya yang menjabat Staf Ahli Kapolri Analis Kebijakan Utama Bidang Keamanan, yakni Syafri Adnan Baharuddin.

Sembilan nama lain berasal dari internal yakni Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta sebelumnya menjabat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC, Hendra Prasmono (Kepala Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat), Heru Pambudi (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC).

Kemudian, Iyan Rubiyanto (Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara), Kushari Suprianto (Sekretaris DJBC), Marisi Zainuddin Sihotang (Kepala Kantor DJBC Jawa Barat) dan Muhammad Sigit (Direktur Audit DJBC).

Lalu, Rahmat Subagio (Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I) dan Susiwijono Mugiharso (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi).

Saat ini, Tim Pansel telah meloloskan enam nama calon Dirjen Bea Cukai. Yaitu Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, Heru Pambudi, Kushari Suprianto, Marisi Zainuddin Sihotang, Susiwijono, dan Syafri Adnan Baharuddin. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Usul Naikkan Pendapatan Kena Pajak, Ini Tanggapan DPR

Pemerintah Usul Naikkan Pendapatan Kena Pajak, Ini Tanggapan DPR

Bisnis | Jum'at, 29 Mei 2015 | 08:34 WIB

Kanwil DJP Kalbar Sandera Seorang Penunggak Pajak

Kanwil DJP Kalbar Sandera Seorang Penunggak Pajak

News | Kamis, 28 Mei 2015 | 22:51 WIB

Menkeu Akui Adanya Kemungkinan Target Pajak Tak Tercapai

Menkeu Akui Adanya Kemungkinan Target Pajak Tak Tercapai

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2015 | 03:29 WIB

Kasus Hadi Poernomo, KPK Dalami Surat Keberatan Pajak BCA

Kasus Hadi Poernomo, KPK Dalami Surat Keberatan Pajak BCA

News | Sabtu, 23 Mei 2015 | 05:19 WIB

Indef: Perdagangan Harus jadi Provokator Pertumbuhan Ekonomi

Indef: Perdagangan Harus jadi Provokator Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis | Sabtu, 16 Mei 2015 | 15:10 WIB

BKPM Minta Masa Tax Holiday Buat Investor Diperpanjang

BKPM Minta Masa Tax Holiday Buat Investor Diperpanjang

Bisnis | Senin, 11 Mei 2015 | 16:53 WIB

Menkeu: Asia-Pasifik Akan Mobilisasi Sumber Biaya Pembangunan

Menkeu: Asia-Pasifik Akan Mobilisasi Sumber Biaya Pembangunan

Bisnis | Jum'at, 01 Mei 2015 | 00:47 WIB

Jadi Pengawas Pajak DKI, Masyarakat akan Diberi Hadiah

Jadi Pengawas Pajak DKI, Masyarakat akan Diberi Hadiah

News | Kamis, 30 April 2015 | 17:17 WIB

Ini Syarat Calon Dirjen Bea Cukai Baru

Ini Syarat Calon Dirjen Bea Cukai Baru

Bisnis | Kamis, 30 April 2015 | 17:00 WIB

Selewengkan Pajak, Ahok akan Copot PNS Dinas Pajak

Selewengkan Pajak, Ahok akan Copot PNS Dinas Pajak

News | Kamis, 30 April 2015 | 16:22 WIB

Terkini

3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo

3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:35 WIB

Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet

Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:33 WIB

Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum

Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:29 WIB

Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum

Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:27 WIB

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:53 WIB

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:34 WIB

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:13 WIB