Suara.com - Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, Jumat (5/6/2015).
Pemeriksaan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara dilakukan setelah pada pemeriksaan sebelumnya, Kamis (4/6/2015), belum cukup menggali akar masalah kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN Persero tahun anggaran 2011-2013 senilai Rp1 triliun lebih.
Saat ini, Dahlan sudah berada di dalam kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kedatangan Dahlan kemarin merupakan reaksi atas tiga panggilan yang sudah dilayangkan oleh kejaksaan tinggi untuk diperiksa sebagai saksi. Ada banyak alasan yang disampaikan Dahlan mengenai ketidakhadirannya dalam panggilan-panggilan sebelumnya, seperti sedang di luar negeri.
Dan dalam pemeriksaan kemarin, dia diperiksa kurang lebih delapan jam. Ada 44 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.
Kepala Kejati DKI Jakarta M. Adi Toegarisman menjelaskan materi yang ditanyakan terkait penganggaran tahun jamak dan juga sistem pembayaran dengan on set.
"Tim penyidik mengajukan 44 pertanyaan, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan kapasitasnya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Ada dua hal pokok, berkaitan dengan penganggaran multiyears dan sistem pembayaran proyek ini dengan on set," kata Adi, kemarin.
Seperti diketahui, pembangunan megaproyek 21 unit Gardu Induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara sudah dimulai pada Desember 2011. Nilai proyek ini mencapai Rp1,063 triliun yang belakangan proyek justru terbengkalai. Teekait kasus ini, jaksa telah melimpahkan kasus ke penuntutan. Kejaksaan juga telah menahan sembilan tersangka di LP Cipinang.
Kesembilan tersangka, yaitu FY selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region Jawa Barat, SA (Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region DKI Jakarta dan Banten), dan INS (Manajer Konstruksi dan Operasional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara).Lalu ITS (pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali), Y (Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN), AYS (Deputi Manager Akuntansi di Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PLN), YRS (pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali), EP (pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali), dan ASH (pegawai PLN Proring Jawa Tengah dan Yogyakarta).
Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
