Suara.com - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman mantan ketua umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dari tujuh tahun penjara menjadi 14 tahun penjara.
MA juga memerintahkan denda Rp5 miliar subsidair satu tahun empat bulan bulan kurungan, serta Anas harus membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada Negara.
Anggota majelis hakim kasasi perkara tersebut, Krisna Harahap, di Jakarta, Senin (8/6/2015), membenarkan putusan itu.
Apabila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidak dilunasi Anas, maka seluruh kekayaannya akan dilelang dan apabila masih juga belum cukup, dia terancam penjara selama empat tahun.
Majelis Hakim Agung yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Krisna Harahap dan MS Lumme itu mengabulkan pula permohonan Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.
Majelis Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.
Majelis yang memeriksa kasasi Anas Urbaningrum ini menyatakan kalau keputusan pengadilan banding keliru, berkaitan dengan hak pilih terpidana yang tak dicabut.
Sebaliknya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta,informasi,persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. [Antara]
