Suara.com - Usulan DPR tentang Dana aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), belum seragam. Masing-masing fraksi punya argumentasi sendiri tentang urgensi dana aspirasi dapil.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey belum bersikap tentang dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Dia mengatakan ingin melihat dulu postur APBN supaya anggaran tersebut bisa masuk.
Anggaran ini sendiri, tambahnya, sesuai dengan UU MD3 yang mengakomodir aspriasi daerah untuk menjadi pertimbangan tiap anggota DPR.
"Kita melihat postur APBN tentang usulan pemerintah terhadap dana aspirasi ini dulu," kata dia di DPR, Jakarta, Selasa (16/5/2015).
"Sebab pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi pembackup apa yang menjadi kebijakan pemerintah," tambahnya.
Sementara Wasekjen PKB yang merupakan anggota Komisi IV Daniel Johan menyatakan dukungan fraksinya soal dana UP2DP ini. Meski ada fraksi di DPR, yaitu Fraksi Nasdem yang menolak dana ini, menurutnya hal itu tidak masalah.
"Itu urusan Nasdem, emang DPR Nasdem doank! Kan ada yang lain, yang 9 lagi bukan fraksi?" ujarnya ketus.
Fraksi PAN juga secara utuh mendukung penuh anggaran ini masuk ke dalam APBN 2016. Dia juga menegaskan, fraksi PAN meminta KPK dan BPK juga dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana Rp20 miliar peranggota DPR ini.
"Karenanya, kita minta BPK dan KPK dilibatkan," ujar Sekretaris Fraksi Partai PAN Yandri Susanto.
Kemarin, Fraksi Demokrat bersikap menunggu pemerintah untuk persetujuan dana ini.
Ada sejumlah pertimbangan pun menjadi acuan partai berlambang bintang mercy ini, diantaranya soal skema sistem penganggaran negara dan daerah supaya tidak berbenturan serta tidak tumpang tindih.
Kemarin juga, Fraksi Partai Nasdem memiliki sikap sendiri. Fraksi ini menolak program dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil) sebesar Rp20 miliar per tahun untuk membangun infrastruktur untuk Anggota Dewan sesuai Dapilnya.
"Fraksi Partai Nasdem menolak untuk dilanjutkan program aspirasi pembangunan daerah pemilihan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program tersebut," kata Sekertaris Fraksi Partai Nasdem, Syrief Abdullah Alkadrie dalam konfrensi persnya di DPR, Jakarta, Senin (15/6/2015).
TERPOPULER
