Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) menuding, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan pencitraan saat melaporkan dugaan adanya korupsi pada APBD 2014 DKI Jakarta ke sejumlah lembaga hukum.
Lulung menilai, Ahok adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas timbulnya praktik korupsidi Jakarta.
Ahok dianggap mengetahui pengadaan pada APBD 2014 lantaran jabatamnya sebagai Wakil Gubernur, dan plt Gubernur waktu itu.
"Apa yang dilakukan Ahok (melaporkan kasus korupsi) bukan semata-mata tulus untuk membongkar korupsi. Pak Ahok terlihat jelas dalam persoalan memberantas korupsi ini mencari pencitraan," tegas Lulung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Politisi PPP itu bahkan menyalahkan pihak eksekutif pada saat pengadaan barang tidak di periksa ulang oleh Ahok.
Pasalnya, kata Lulung, dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) tidak hanya harganya yang telalu mahal, melainkan pemenang tendernyapun tidak jelas.
"Harusnya dia evaluasi dulu bagaimana mungkin UPS bisa terjadi lelang? Itu yang menjadi persoalan, sampai-sampai oemenang tendernya UPS bahkan banyak yang tidak jelas," kata Lulung.
"Harusnya kan Ahok tanya dulu satuan harganya ke pabrikan (harga 1 UPS) dan ditinjau juga pabriknya ada tidak?" ujarnya.
Seperti diberitakan, Lulung beberapa kali diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi UPS. Ruangan kerjanya sempat diperiksa oleh penyidik. Lulung juga sudah menyerahkan 100 lembar dokumen yang disebut Lulung sebagai bukti yang bsia membersihkan namanya.
